Juru Bicara Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie apresiasi kerja keras, kerja tepat dan kerja cepat Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad dalam satu bulan kepemimpinannya yang mana telah berjuang mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat senilai 2,8 Trilyun
- Informasi Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Mappi
- Pj Bupati Mappi Apresiasi Inovasi Peserta Diklat Kepemimpinan Nasional
- Kisah Sukses Rani Agawemu dan Hilarius Bapaimu di Lomba Marathon PASI Kabupaten Mappi
Baca Juga
Ia juga mengapresiasi dengan adanya penunjukan pejabat eselon 2 dengan memperhatikan keseimbangan orang asli Papua (OAP) 80 persen dan Nusantara 20 persen
Namun ada catatan penting dari Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, ia menilai penunjukan pejabat eselon dua di Papua Barat Daya ini belum mengedepankan asas proposional dan keseimbangan, tim pemekaran dan keterwakilan enam wilayah bawahan PBD,
Nama-nama pimpinan OPD yang ada di dominasi oleh tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya yang diketuai oleh mantan Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau.
Untuk itu, Lanjut Tokoh Muda Papua Barat Daya ini meminta Penjabat Gubernur Muhammad Musa'ad untuk memberikan porsi yang sama kepada tim deklarator.
Karena perjuangan provinsi selama enam belas Tahun ini hadir adalah bagian perjuangan dari tim deklarator yang menjadi pencetus pertama provinsi ke 38 ini
"Tim deklarator sudah menyampaikan usulan ke Bapak PJ Gubernur. Dalam usulan itu kami juga minta mendapat bagian dari Plt. OPD," kata Yanto Ijie saat mengelar pres rilis, Rabu 10 Januari 2023
Deklatair mengusulkan untuk menduduki jabatan di OPD bukan staf ahli atau asisten. Penempatan OPD dinilai lebih berpihak pada tim percepatan. Di mana sejumlah jabatan strategis diberikan kepada mereka.
Ini membuktikan bahwa ternyata Penjabat Gubernur Muhammad Musa'ad sudah diintervensi oleh oknum oknum tertentu
"Ini sudah ada intervensi mendalam, di mana ada sekitar 10 OPD itu diisi oleh orang-orang tim percepatan yang diketuai Lambertus Jitmau itu," jelas dia.
Yanto Ijie mengatakan provinsi Papua Barat Daya hadir murni aspirasi masyarakat berdasarkan produk undang undang otonomi khusus adalah untuk seluruh masyarakat khususnya orang Papua melainkan bukan milik ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya Lambertus Jitmau.
"Ini milik semua sehingga kami juga perlu mendapat porsi yang sama dong. Karena kami juga berjuang," kata Yanto Ijie.
Dengan adanya ketidakseimbangn ini membuat tim deklarator juga akan mengambil langka langka tegas namun sejauh ini kami masi mempertimbangkan situasi kamtibmas untuk itu tim deklarator akan melakukan pendekatan secara persuasif.
Pendekatan tersebut, Lanjut Yanto Ijie dengan harapan Penjabat Gubernur bisa mengakomodir usulan tim deklarator.
"Kalau sampai Bapak Gubernur lebih berpihak dengan yang intervensi maka kami tidak akan segan-segan turun ke jalan melakukan aksi protes besar-besaran dan juga kami akan mengadu kepada Bapak Presiden dan Menteri dalam Negeri bahwasanya DOB provinsi Papua Barat Tidak memberikan Harapan yang baik kepada Orang Asli Papua konsolidasi internal TIM deklataror sudah kami lakukan untuk maksud tersebut," katanya
Yanto Ijie menegaskan untuk jabatan strategis seperti Bappeda dan BPKAD serta Badan Kepegawian semestinya dijabat oleh orang AsliPapua. Karena saat ini SDM orang asli Papua sudah banyak yang mampu bekerja di jabatan strategis.
“ Kami mempertanyakan itu nama-nama yang menjadi titipan Menteri Dalam Negeri atau wakil menteri dalam negeri itu betul atau tidak. Jangan sampai hanya bawa nama pak menteri pak Wamendagri saja untuk kepentingan Oknum Elit mantan pejabat. kata dia.
Intelektual orang Papua saat ini banyak di birokrasi kenapa jabatan strategis seperti Bapeda maupun keuangan dan Kepegawian itu dijabat non-OAP
Yanto Ijie berharap sisa jabatan OPD yang itu harus diisi oleh tim deklarator. Demi menjaga kestabilan dan keamanan di Papua Barat Daya, Penjabat Gubernur diminta mempertimbangkan dan mengakomodir tim deklarator.
"Saya lihat tim presidium juga tidak ada, semua di dominasi tim percepatan. Jadi tolong Bapak Gubernur pertimbangkan hal ini," kata dia
- Eksplorasi Sejarah dan Spiritualitas: Perjalanan Peziarah Katolik dan Protestan di Turki
- Masyarakat Kabupaten Mappi Terlibat Aktif dalam Program JKN
- Inisiatif Pemerintah Mappi: Sirkuit Grass Track Sebagai Sarana Pengembangan Bakat Anak Muda
