Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun Anggaran 2025 di Aula Kanwil DJBC Khusus Papua GKN Sorong, Rabu, 18 Desember 2024.
- Erick Thohir Tunjuk Wahyu Suparyono jadi Dirut Bulog
- Semarakkan HUT RI 79. Tukar Poin di MyPertamina Dapatkan Berbagai Promo Menarik
- Penjelasan Realisasi APBN PBD Sampai Dengan 30 April 2024
Baca Juga
Alokasi Belanja Negara di Papua Barat Daya tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp10.82 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto dalam sambutannya mengatakan apresiasinya atas peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjaga pengelolaan APBN yan bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Peran yang penting ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatan, kredibilitas dan sustainabilitasnya.
Ia menambahkan penyusunan hingga penggaran DIPA sudah melalui proses digitalisasi perencanaan penganggaran, hingga penandatanganan elektronik dengan menggunakan aplikasi SAKTI yang dulunya 12 tahap di sederhanakan jadi 4 tahap.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad mengatakan sesuai dengan arahan Presiden untuk pelaksanaan APBN 2025 meminta agar mengurangi kegiatan serimonial atau kegiatan yang tidak penting.
Ia melanjutkan Presiden menekankan satu rupiah pun harus di pertanggung jawabkan, itu merupakan uang negara bukan uang pribadi.
“ Ini perintah Pak Presiden, kita semua pejabat negara diminta untuk berani menentukan program strategis dan menentukan skala prioritas,” kata Pejabat Gubernur.
Hadir Penjabat Gubenur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (BP3OKP-PBD), Otto Ihalauw, sejumlah kepala daerah, Forkopimda dan stakeholder. 
- Lagi Bulog, Impor 500 Ribu Ton Beras Masuk ke Indonesia
- Menparekraf Sandiaga Uno Beri Workshop KaTa Kreatif Indonesia di Merauke
- Kondisi Realisasi APBN Sampai 29 Februari 2024 khusus di Papua Barat Daya
