Usai lantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada (27/5) Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.TP., M.Si menggelar pertemuan dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi. Senin (20/6)
- Kepala BPS Boven Digoel: Pencanagan Zona Integritas untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
- Sirkuit Grass Track Mappi: Langkah Nyata Dukungan Pemerintah Terhadap Olahraga Lokal
- Safari Ramadhan Apolo Safanpo di Boven Digoel Sebut 4 Tugas Pj. Gubernur PPS Hampir Tuntas
Baca Juga
Pada pertemuan tersebut, Pj Bupati Mappi Michael Rooney Gomar memberikan arahan terkait beberapa program Strategi Nasional yang menjadi perhatian khusus, antara lain terkait dengan penanganan Covid-19, Korupsi, Reformasi Birokrasi, Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, Perda RTRW, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan pengelolaan sampah.
Kegiatan tersebut kemudian diwarnai dengan kegiatan pemaparan oleh masing-masing OPD, antara lain BPKAD yang memaparkan terkait realisasi anggaran tahun 2022, dan Dinas Pertanian menyampaikan bahwa penyerapan anggaran baru sekitar 30%, dan yang lain masih dalam tahap proses, termasuk berharap dukungan dalam hal revitalisasi sawah di Distrik Nambioman Bapai, Kampung Mur.
Untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja berharap diterbitkan SK PA agar dapat segera berproses hal-hal menyangkut SK tersebut. Pada dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) menyampaikan bahwa Dinas tersebut mendapatkan anggaran hanya sebesar Rp. 6 miliar yang kesemuanya banyak membiayai belanja rutin, seperti gaji PNS dan PKD.
Dinas PMK juga menyampaikan temuan dilapangan bahwa adanya penyelewengan dana desa yang mana banyak di transfer ke rekening keluarga oleh kepala-kepala kampung , sehingga berharap dari Dinas PMK berharap Pj Bupati untuk membentuk tim pengawasan Dana Desa.
Sedangkan pada Dinas Lingkungan Hidup berharap agar dipercepat proses realisasi anggarannya dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya, Sekretariat Dewan menyampaikan agar SK PA segera diterbitkan untuk mempermudah proses selanjutnya. Sementara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membiayai kegiatan rutin saja.
Dinas tersebut berharap agar tahun depan anggaran bisa ditambahkan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi bagi masyarakat Mappi, terutama dibidang olahraga dan budaya.
Untuk Dinas Sosial dalam pertemuan itu berharap adanya kejelasan tentang bantuan sosial untuk kesehatan dan pengobatan, apakah dikelola oleh Dinas Sosial atau dinas lain.
Di Bagian Inspektorat menyebutkan untuk pencairan DAK tahap I dan Dana Otsus harus dilengkapi dengan data pendukung, seperti laporan realisasi kegiatan dan dokumentasinya.
Sementara pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan bahwa masih banyak berkas yang masuk ke PBJ belum lengkap, sehingga setiap OPD wajib mengetahui 3 syarat yang harus dilengkapi untuk proses pelelangan
Sedangkan BKPSDM menyampaikan terkait SK pelantikan pimpinan OPD secara administratif sudah ada.
Untuk pelaksanaan Diklat bagi pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Mappi tahun ini tidak dialokasikan, dan disarankan untuk dialokasikan di masing- masing OPD, lalu tembusannya bisa dikirim ke BKPSDM.
Setelah mendengarkan masukan dari OPD, PJ Bupati memberikan ruang terhadap para OPD dalam pengambilan kebijakan-kebijakan.
Termasuk segera membenahi adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi kepala OPD.
Selanjunya, segera lakukan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan. “Dalam waktu dekat segera melaksanakan Musrembang,” kata Pj Bupati.
Berita ini dilansir dari Seputar Papua.com
- Sosialisasi DPMPTSP Boven Digoel: Aktivitas Usaha Yang Tidak Melalui OSS Dianggap Ilegal
- Pj Bupati Mappi Apresiasi Inovasi Peserta Diklat Kepemimpinan Nasional
- Staf Ahli Bupati Boven Digoel Buka Kegiatan Sosialisasi SIRUP dan UU PBJ di Distrik Jair
