Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad mengatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasai Perangkat Daerah (OPD) hanya bersifat sementara selama dua bulan dan akan di evaluasi kembali
- Kunjungan Bupati Boven Digoel Meninjau Pembangunan di Distrik Ninati, Disambut Hangat Masyarakat
- Bupati Boven Digoel Melantik Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemda Boven Digoel
- Polemik Pemasangan Police Line di Kantor DPRD Merauke, Kapolres Merauke Angkat Bicara
Baca Juga
“ Sekalian lagi saya tegaskan bahwa pejabat- pejabat yang sudah saya tunjuk itu hanya sementara,” kata Pj Gubernur, Jumat 13 Januari 2023, kemarin usai menerima Tim Deklator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya
Pejabat yang ia tunjuk ada persyaratannya, yang pertama kepangkatan untuk menjadi pejabat eselon IIA minimal pangkatnya harus IVB dan sedang menduduki jabatan tertentu
Sedangkan untuk Eselon IIB, Musa’ad menambahkan harus pangkat IVA dan juga sedang menduduki jabatan. Ia kembali menegaskan jabatan SKPD yang ada saat ini di lingkup Provinsi Papua Barat Daya hanya bersifat sementara sampai tiga dan empat bulan kedepan
“ Rencananya bulan Maret nanti kita sudah mulai proses-proses pemilihan seleksi sehingga nanti pada bulan April atau paling lambat bulan Mei itu semuanya sudah Clear, sudah ada pejabat-pejabat definitif dan semua melalui seleksi terbuka,” kata dia
Seleksi pejabat tersebut, Dosen UNCEN itu tegaskan akan dilakukan secara terbuka, akuntabel dan bisa di pertanggung jawabkan
Untuk proses seleksi akan diberikan tanggung jawab kepada Badan Kepegawian Negara (BKN). Ia juga mempersilakan siapa saja untuk ikut seleksi tersebut namun apabila lulus harus bersyukur, namun tidak lulus seleksi harus menerimanya
“ Karena kita akan melakukan seleksi itu secara terbuka transparan, akuntabel dan bisa di pertanggung jawabkan, nanti di berikan tanggung jawab itu kepada Badan Kepegawaian Negara Nasional melakukan proses-proses itu,” kata dia
Ia juga tetap akan memperhatikan semua usulan dari kelompok-kelompok yang berkepentingan, kelompok kepentingan yang ada tapi ia tidak bisa menutup mata tidak hanya kelompok kepentingan itu saja yang ada ada juga yang lain.
“ Ada juga dari teman-teman Bupati, Walikota yang usul juga. Jadi tidak semuanya hanya untuk Deklator, kemudian presidium, kemudian tim percepatan dan ada juga dari Bupati Wali kota yang ingin mempromosikan anggotanya itu juga harus perhatikan,” kata dia
Jadi ada batasannya, Muhammad Musa’ad mengatakan tidak semuanya ia akomodasi. Untuk itu yang lain menunggu tahap-tahap berikutnya.
“ Mudah mudah sesudah seleksi kita menemukan yang ideal kalau hanya dua tiga bulan ini kita menemukan ideal apalagi saya masih kabur dengan semuanya yang ada disini saya masih baru tidak tahu trackrecordnya,” kata dia 
- Kemenag Buka Seleksi Terbuka untuk 20 Jabatan Eselon II, Salah Satunya Papua Barat
- Pemkot Jayapura, Tertipkan Parkiran Diruas Jalan Kota, Guna Menghindari Kemacetan
- Bupati Hengki Tanggapi Isu Pembatalan Pengangkatan Honorer K2 di Lingkungan Pemkab Boven Digoel
