Situasi pandemi Covid 19 masih cukup terkendali baik di tingkat global maupun domestik, di mana Indonesia berhasil mengendalikan gelombang pandemi terakhir.
- Berinovasi Untuk Kemajuan Pertanian Di Merauke, Bupati Romanus Apresiasi Perpadi dan Petani Milenial
- Kondisi Realisasi APBN Sampai 29 Februari 2024 khusus di Papua Barat Daya
- Bupati Boven Digoel Didampingi Dandim 1711 dan Kapolres Hadiri Panen Raya di Asiki
Baca Juga
Sementara itu, harga komoditas global masih volatile meski beberapa sudah menunjukkan tren penurunan. Hal ini tak lepas dari pelemahan demand dan perbaikan pasokan yang mulai mendorong moderasi beberapa komoditas energi dan pangan.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Budi Hartadi mengatakan di sisi domestik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diperkirakan menguat signifikan.
Hal ini, Lanjut Budi Hartadi sejalan dengan tren penguatan pemulihan dalam tiga kuartal pertama 2022, serta senada dengan pertumbuhan indikator perekonomian yang masih relatif kuat meski menunjukkan tren penurunan seiring perlambatan global.
Budi Hartadi menambahkan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menguat tentu tak lepas dari kinerja baik APBN yang berlanjut hingga bulan November 2022.
“ APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi, didukung lonjakan pendapatan negara dan realisasi pembiayaan utang yang terjaga dengan baik,” kata Budi Hartadi, melalui pres rilisnya Realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 30 November 2022, melalui via daring Rabu 28 Desember 2022
Budi Hartadi menyampaikan kinerja APBN yang baik tidak hanya secara nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Salah satunya di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda di Indonesia.
“Dari segi pendapatan perpajakan yang dikelola KPP Pratama Sorong sampai dengan 30 November 2022 telah terealisasi sebesar Rp1.149,79 miliar atau 101,17 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp1.136,42 miliar,” ungkap Budi Hartadi
Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya pendapatan perpajakan tumbuh 16,62 persen. Nilai tersebut, Kata Budi Hartadi termasuk didalamnya pendapatan perpajakan dalam rangka impor yang dipungut melalui Ditjen Bea Cukai dan dibukukan oleh KPP Pratama Sorong.
“ Penerimaan perpajakan disumbang dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor ertambangan dan penggalian serta sektor transportasi dan pergudangan,” kata dia
Mengingat begitu pentingnya penerimaan pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, Budi Hartadi menegaskan kembali kepada Bendahara Satuan Kerja terkait pelaksanaan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, yang pada intinya terkait pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah agar dilaksanakan dengan seksama.
Untuk pendapatan kepabeanan dan cukai yang dibukukan oleh KPPBC Sorong sampai dengan 30 November 2022 telah terealisasi sebesar Rp.761,47 juta atau 119,42 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp.637,64 juta.
KPPBC Sorong, kata Budi Hartadi juga turut melaksanakan kewajiban pemungutan pajak dalam rangka impor yang penerimaannya dibukukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Ia juga ungkap sampai dengan 30 November 2022, realisasi pajak dalam rangka impor yang berhasil dipungut oleh KPPBC Sorong sebesar Rp. 5,9 miliar.
Dalam upaya meningkatkan Devisa Hasil Ekspor serta pemberdayaan UMKM, Bea Cukai Sorong memberikan layanan asistensi ekspor kepada para pelaku usaha khususnya UMKM melalui program Rumah Kitong Bisa Ekspor.
Dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Budi Hartadi mengatakan KPKNL Sorong mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar sebesar Rp10.701.718.297 atau 110,81 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp9.657.500.000.
Untuk Realisasi Pokok lelang sebesar Rp. 123.404.442.950 atau 137,12 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp90.000.000.000. Jumlah barang milik negara yang dikelola oleh KPKNL Sorong sebanyak 676.253 NUP dengan nilai sebesar Rp56.461.062.592.371
“ Sampai dengan 30 November 2022 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp3.344,07 miliar atau sebesar 77,19 persen dari total anggaran Rp4.332,38 miliar,” ungkap Budi Hartadi
Realisasi tersebut, Kata Budi Hartadi terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.971,14 miliar atau 82,93 persen dari anggaran Rp2.376,94 serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp1.372,94 miliar atau 70,21 persen dari anggaran miliar sebesar Rp1.955,44 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp807,82 miliar (94,35 persen dari anggaran sebesar Rp856,23 miliar), belanja barang sebesar Rp780,78 miliar (80,66 persen dari anggaran sebesar Rp967,95 miliar), belanja modal sebesar Rp378,04 miliar (68,95 persen dari anggaran sebesar Rp548,26 miliar), dan belanja bansos sebesar Rp 4,49 miliar (100 persen dari anggaran sebesar Rp4,49 miliar).
Sedangkan realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi DAK Fisik sebesar Rp696,94 miliar (60,98 persen dari anggaran sebesar Rp1.142,96 miliar), DAK Non Fisik sebesar Rp108,04 miliar (93,48 persen dari anggaran sebesar Rp115,58 miliar) dan Dana Desa sebesar Rp567,96 miliar (81,50 persen dari anggaran sebesar Rp696,90 miliar).
Sampai dengan 27 Desember 2022 realisasi belanja APBN Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp4.076,48 miliar atau 94,00 persen, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.322,80 miliar atau 97,55 persen serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp1.753,68 miliar atau 89,68 persen
Dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun 2022 kita optimis realisasi belanja akan lebih optimal. Realisasi belanja tidak semata-mata hanya mementingkan jumlah belanjanya, tetapi yang paling penting juga harus memperhatikan kualitas belanja.
“ Dengan belanja APBN yang berkualitas diharapkan dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara umum dan khususnya di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Budi Hartadi
- Kondisi Realisasi APBN Sampai 29 Februari 2024 khusus di Papua Barat Daya
- Solutif di Tengah Pandemi Covid-19, Polisi Bantu Warga Dongkrak Perekonomian Daerah
- PETANI KAMPUNG NAGA PERKUAT KEMANDIRIAN PANGAN DENGAN HORTIKULTURA MODERN
