Di tengah risiko volatilitas lingkungan global, perekonomian nasional mampu melanjutkan pemulihan yang semakin kuat. Kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dan terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian.
- Impor Beras Bakal Ditambah Lagi dari 2 Juta Jadi 3,6 Juta Ton di 2024
- Harga BBM Naik, Sopir Angkot Tanah Merah Minta Tarif Angkutan Dinaikkan
- Solutif di Tengah Pandemi Covid-19, Polisi Bantu Warga Dongkrak Perekonomian Daerah
Baca Juga
Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global. Pelaksanaan APBN tahun 2022 yang mencatatkan kinerja positif sejalan dengan perekonomian domestik yang membaik, serta semakin terkendalinya pandemi Covid-19.
Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Budi Hartadi mengatakan APBN 2022 menjadi instrumen yang mendukung pencapaian sasaran target pembangunan, meredam dampak gejolak ekonomi global, dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.
“ Kinerja APBN yang baik di tahun 2022 dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi modal kuat bagi APBN dalam menjalankan fungsinya di tengah ketidakpastian ekonomi di tahun 2023,” kata Budi Hartadi melalui pers rilisnya melalui via zoom, Kamis 26 Januari 2023
Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2022, Lanjut Budi Hartadi, menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit sebesar 2,38 persen PDB, lebih cepat satu tahun dalam pencapaian defisit maksimal 3% dari PDB sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020.
“ Selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata dia
Kinerja APBN yang baik tidak hanya secara nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Salah satunya di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda di Indonesia.
Dari segi pendapatan perpajakan yang dikelola KPP Pratama Sorong sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.376,23 miliar atau 121,10 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp1.136,42 miliar.
“ Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan perpajakan tumbuh 0,69 persen, Nilai tersebut termasuk didalamnya pendapatan perpajakan dalam rangka impor yang dipungut melalui Ditjen Bea Cukai dan dibukukan oleh KPP Pratama Sorong,” katanya
Budi Hartadi mengungkap penerimaan perpajakan disumbang dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Transportasi dan Pergudangan.
“ Mengingat begitu pentingnya penerimaan pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, kami menegaskan kembali kepada Bendahara Satuan Kerja terkait pelaksanaan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, yang pada intinya terkait pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah agar dilaksanakan dengan seksama,” kata Budi Hartadi
Pendapatan kepabeanan dan cukai yang dibukukan oleh KPPBC Sorong sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp769,38 juta atau 120,66 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp637,64 juta.
Di bawah kepemimpin Kepala KPPBC TMP C Sorong, Wawan Dharmawan. KPPBC Sorong juga turut melaksanakan kewajiban pemungutan pajak dalam rangka impor yang penerimaannya dibukukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi pajak dalam rangka impor yang berhasil dipungut oleh KPPBC Sorong sebesar Rp. 5,9 miliar.
“ Dalam upaya meningkatkan Devisa Hasil Ekspor serta pemberdayaan UMKM, Bea Cukai Sorong memberikan layanan asistensi ekspor kepada para pelaku usaha khususnya UMKM melalui program Rumah Kitong Bisa Ekspor,” kata dia
Sementara itu, dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), KPKNL Sorong mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar sebesar Rp 11,90 miliar atau 123,25 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp 9,66 miliar.
Realisasi Pokok lelang sebesar Rp155,81 atau 173,13 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp90 miliar. Jumlah barang milik negara yang dikelola oleh KPKNL Sorong sebanyak 679.621 NUP dengan nilai sebesar Rp62,73 triliun.
“ KPKNL Sorong juga memberikan konstribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp559 juta dan pokok lelang Barang Milik Daerah sebesar Rp 5,8 miliar,” kata dia
Sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp 4.097,29 miliar atau sebesar 93,23 persen dari total anggaran Rp4.394,61 miliar.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.343,60 miliar atau 96,08 persen dari anggaran Rp 2.439,17 serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp 1.753,68 miliar atau 89,68 persen dari anggaran miliar sebesar Rp 1.955,44 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 904,52 miliar (98,92 persen dari anggaran sebesar Rp 914,40 miliar), belanja barang sebesar Rp 944,97 miliar (97,38 persen dari anggaran sebesar Rp 970,38 miliar), belanja modal sebesar Rp 489,62 miliar (89,04 persen dari anggaran sebesar Rp 549,90 miliar), dan belanja bansos sebesar Rp 4,49 miliar (100 persen dari anggaran sebesar Rp4,49 miliar).
Sedangkan realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi DAK Fisik sebesar Rp 949,01 miliar (83,03 persen dari anggaran sebesar Rp 1.142,96 miliar), DAK Non Fisik sebesar Rp 108,05 miliar (93,48 persen dari anggaran sebesar Rp 115,58 miliar) dan Dana Desa sebesar Rp 696,62 miliar (99,96 persen dari anggaran sebesar Rp 696,90 miliar).
Kinerja APBN adalah menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa 3 tahun ini, dan upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kondisi kesejahteraan masyarakat.
“ Kita akan terus menjaga APBN keuangan negara sebagai instrumen yang kredibel, efektif dan tentu sehat dan sustainable. Ini adalah salah satu prasyarat bagi Indonesia untuk terus maju dan berkembang sehingga kita bisa mencapai cita-cita negara Indonesia,” katanya
Dalam press rilis tersebut juga di hadir, Kepala KPP Pratama Sorong, Bambang Setiawan, Kepala KPKNL Sorong, Antonius Ari Wibowo dan kepala KPPBC TMP C Sorong,Wawan Dharmawan [R]
- Kanwil Keuangan Papua Barat Terima Anugerah Reksa Bandha
- PLN Beri Kado Akhir Tahun, Promo Biaya Tambah Daya Hanya Rp270 Ribuan
- Berinovasi Untuk Kemajuan Pertanian Di Merauke, Bupati Romanus Apresiasi Perpadi dan Petani Milenial
