Tim Koalisi Deklator dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat akan mengawal proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Juru Bicara Tim Koalisi Deklator dan Presidium Pemekaran Provinsi PBD, Yanto Amus Ijie mengatakan proses rekrutmen ASN harus memproriataskan rekomendasi atau usul dari tim pemekaran tersebut.
- Sat Narkoba Polres Boven Digoel Berhasil Ungkap Kasus Peredaran Narkotika, Pelaku Merupakan Buron
- Perwakilan Kontraktor Tuntut Keadilan, Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom
- Dalami Kasus LE, KPK Panggil Sekda Pemprov Papua dan 10 Saksi Lainnya
Baca Juga
ASN yang akan di rekrut dari setiap kabupaten dan kota sebanyak 150 orang. Tim koalisi, Lanjut Yanto Ijie, tetap menghormati prosedur di kepegawaian yang sementara melakukan proses rekrutmen.
“ Namun, Pemerintah kabupaten dan kota di enam daerah bawahan lebih khusus memproriataskan tim,” kata Yanto Ijie, di wawancarai di Kantor Wali Kota Sorong, Rabu 23 November 2022
Tim selama ini berjuang untuk pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini selama 16 tahun berdarah-darah, untuk itu kata Yanto Ijie, Tim tidak mengharapkan adanya kelompok kelompok yang bersimpangan yang masuk menikmati provinsi ke 38 ini.
“ ASN kami tersebar di enam kabupaten satu kota di provinsi Papua Barat Daya, kemudian juga tersebar di provinsi Papua Barat, Papua dan kementerian lembaga. Mereka ini yang akan mendapatkan prioritas,” kata dia
Untuk kuota yang pindah ke provinsi sebanyak 1.530 orang, Kalau, Kata Yanto Ijie, dari 1.530 orang dari tim yang terdata dari kabupaten kota misalkan 500 orang ini yang harus di rekrut menjadi ASN.
“ Ya, kami punya 500 orang itu langsung masuk kemudian nanti tinggal di sesuaikan dengan yang ada,” kata dia
Dalam proses rekrutmen, Kata Yanto Ijie, Tim tetap terbuka untuk siapa saja boleh datang berkerja di Provinsi Papua Barat Daya, karena Provinsi Papua Barat Daya ini adalah milik semua orang, milik semua warga negara Indonesia.
“ Mereka ini yang menjadi prioritas utama untuk masuk. Jangan sekali kali ada yang masuk-masuk siluman, saya ingatkan itu. jangan lagi ada yang masuk-masuk siluman dalam rekrutmen pegawai, kami tetap menghormati porsi 80 persen orang asli Papua (OAP), 20 persen non Papua tetapi yang menjadi prioritas adalah tim,” kata dia
Yanto Ijie mengatakan ia bersama-sama tim lainnya saat ini telah bertemu dengan Plt, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong dan juga berkapasitas kepala badan kepegawaian Kota Sorong, Karel Gifelem.
Yanto Ijie katakan, Kepala Kepegawian sudah menyatakan bahwa tetap tim yang akan melakukan proses penyortiran nama-nama yang telah mendaftar dirinya untuk menjadi ASN di Provinsi Papua Barat Daya.
“ Nanti sebentar kami melakukan sortir bersama dengan teman-teman dari kepegawaian yang sudah di sepakati dan beliua sangat menghormati perjuangan kami,” kata dia
“ Jadi tidak ada lagi pegawai siluman yang masuk di Provinsi Papua Barat Daya, Tidak ada, teman-teman dari Nusantara tetap masuk, teman-teman asli Papua tetap masuk karena provinsi ini milik kita semua, tapi yang di prioritaskan adalah yang berkerja selama 16 tahun urus provinsi ini,” katanya
- Merasa Mengganjal Pengunaan Dana KONI Sorong Selatan, Mesak Kokorule: Meminta Kejaksaan Papua Barat Usut Tuntas
- Pembakaran Pasar Youtefa dan sekitarnya Berhasil Di Ungkap, Ini Motifnya
- Usai Jalani Pemeriksaan 2 Jam, KPK Bawa Lukas Enembe ke RSPAD
