Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Pj. Bupati Mappi Serahkan Bantuan Kerambah Benih Ikan dan Pakan Ikan Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- Kapolres Boven Digoel Pimpinan Apel Pengecekan dan Perlengkapan Personil PAM TPS Pemilu 2024
- Laka Tunggal Di Km . 101 Merauke, Satu Orang Meninggal Dunia
Baca Juga
Pelayanan umum yang diamanatkan UUD 1945 diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Kepala KPKNL Sorong, Antonius Ari Wibowo mengatakan dengan adanya UU Pelayanan Publik, Pemerintah bertanggungajawab untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
“ Pemerintah juga memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Kepala KPKNL Sorong, melalui keterangan resminya, Selasa 4 Juli 2023
Terdapat 3 unsur dalam pelayanan publik, Unsur pertama, adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.
“ Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing,” katanya
Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan publik (Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorienntasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Sorong sejak tahun 2021 telah memiliki visi, misi dan moto layanan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala KPKNL Sorong. Dengan moto layanan TRAKOSONG (Tertib, Andalan, Kontributif, Solutif dan Ngegas Terus).
Seluruh pegawai KPKNL Sorong siap mencapai visi organisasi yang sudah ditetapkan yaitu menjadi pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang menjunjung tinggi prinsip pemerintahan yang baik dan memberikan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, pemangku kepentingan, serta pengguna layanan.
Untuk itu, Lanjut Antonius Ari Wibowo KPKNL Sorong telah menetapkan Janji Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. Janji Pelayanan yaitu: “KPKNL Sorong berjanji memberikan pelayanan prima dengan mengutamakan prinsip integritas dan profesionalisme serta perbaikan kualitas secara berkelanjutan”.
Maklumat Pelayanan yaitu: “Dengan ini kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan keharusan, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar”.
Melalui Janji Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, diharapkan dapat memberi keyakinan kepada pengguna layanan bahwa pelayanan yang diberikan KPKNL Sorong telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan dan tidak melanggar perundang-undangan maupun kode etik pegawai.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan pengendalian internal, KPKNL Sorong telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan. Standar Pelayanan yang ditetapkan diikuti dengan menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur. Standar Pelayanan yang ditetapkan terdiri dari komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing).
Berikut 11 Standar Pelayanan pada KPKNL Sorong, pertama, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan atau Bangunan. Kedua, Persetujuan atau Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan atau Bangunan pada Pengguna Barang.
Ketiga, Pelayanan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL. Keempat, Persetujuan atau Penolakan Permohonan Keringanan Utang. Kelima, Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL). Keenam, Penetapan Jadwal Lelang. Ketujuh, Pelaksanaan Lelang. Kedelapan, Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL). Kesembilan, Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang. Kesepuluh, Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual atau Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan.
Kesebelas, Penerbitan Salinan Risalah Lelang. Dalam semangat transparansi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen terkait Visi, Misi, Moto, Janji Pelayanan dan Maklumat Pelayanan serta Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui platform daring bernama Katalog Informasi Pengguna Layanan Terintegrasi atau Kasuari. Kasuari dapat diakses melalui tautan https://il.ink/KasuariKPKNLSorong.
KPKNL Sorong selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan kepuasan pengguna layanan. Tantangan ini terutama dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat.
Dimana KPKNL Sorong berada di Propinsi Papua Barat Daya. Untuk menjembatani kondisi tersebut, KPKNL Sorong merasa penting untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada pengguna layanan, terutama yang berada di wilayah Manokwari Raya.
Oleh karena itu, KPKNL Sorong telah menginisiasi Pelayanan On The Spot Pengelolaan Kekayaan Negara (Yospan). Sebagai bentuk penyempurnaan atas Standar Pelayanan dan prosedur layanan yang diberikan.
KPKNL Sorong meminta masukan dan pendapat dari Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat Humanum, lembaga pemerintah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Biro Logistik Kepolisian Daerah Papua Barat, lembaga perbankan atau dunia usaha dari PT. BPD Papua Cabang Aimas, dan lembaga pendidikan atau akademisi dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
Dengan keterlibatan pihak-pihak tersebut, diharapkan kualitas pelayanan KPKNL Sorong akan terus meningkat ke depannya.
Masyarakat, pemangku kepentingan, serta pengguna layanan KPKNL Sorong dapat menyampaikan masukan, pengaduan, keluhan, hambatan, kritik, saran serta melaporkan apabila menemukan adanya indikasi gratifikasi, pelanggaran, kecurangan, penyimpangan yang ditemukan pada layanan KPKNL melalui, Pertama, Aplikasi Kasuari yang dapat diakses ditautan https://il.ink/KasuariKPKNLSorong. Menu: Sinoken). Kedua, Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan yang dapat diakses ditautan https://www.wise.kemenkeu.go.id.
Ketiga, Call Center HALO DJKN:150-991. Keempat, Nomor telepon KPKNL Sorong (0951) 324868. Kelima. Kirim pesan ke nomor Whatsapp 081292926400.
Keenam, melalui Email [email protected] atau [email protected] atau [email protected]. Ketujuh, Datang langsung ke KPKNL Sorong atau melalui Kotak Pengaduan, Saran Dan Masukan yang ada pada ruang APT KPKNL Sorong.
“ Kedelapan, Kirim surat ke KPKNL Sorong Gedung Keuangan Negara Sorong, Jalan Basuki Rahmat KM. 7, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Kodepos 98419 dan terakhir Aplikasi SP4N-LAPOR! atau www.lapor.go.id, atau SMS ke nomor 1708,” kata Antonius Ari Wibowo. 
- Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan, Ini Himbauan Kejaksaan Biak Numfor Untuk Masyarakat Jika Mengetahui
- Rasa Kepedulian dan Dukungan Masyarakat pada Lomba Lari PASI Kabupaten Mappi
- Tegakan Prokes Covid-19, TNI/ Polri Dan Satpol PP Di Asmat Gelar Apel Gabungan
