Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Magelang, Agus Sugiyono menyoroti kebijakan pemerintah naikkan tarif wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (5/6)
- Logo Halal Baru Mirip Gunungan Wayang, Anwar Abbas: Tidak Mencerminkan Nasionalisme
- KPU Resmi Tetapkan 4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Papua Selatan
- MRP Serahkan Hasil Keterangan Keaslian Orang Papua ke KPU Papua Selatan
Baca Juga
Menurutnya, kebijakan ini harus ditinjau kembali karena akan berdampak pada turunnya jumlah wisatawan di Candi Borobudur.
"Kebijakan ini tidak pro rakyat, turunnya jumlah pengunjung akan menyiksa sektor UMKM yang baru mulai bergeliat pasca pandemi," tegas Agus Sugiyono dalam keterangan persnya di terima Kantor Berita RMOLPAPUA, Minggu (5/6).
Legislaor muda Partai Gerindra ini, meminta semua stakeholder mengkaji ulang kenaikan tarif wisata Candi Borobudur.
"Sebagai wakil rakyat, kami berharap agar kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat melibatkan banyak pihak," tambahnya.
Agus Sugiyono menambahkan, sektor UMKM sangat terpukul selama pandemi karena menurunnya pendapatan usaha.
"Jangan kita menambah beban penderitaan rakyat karena kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Saya pikir prinsip pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian kita semua. Tidak bisa hanya satu aspek saja yang jadi perhatian kita. Nasib rakyat jauh lebih penting," terangnya.
Terakhir, kata Agus, selama ini kehadiran Candi Borobudur sebagai warisan leluhur yang secara administratif di Kabupaten Magelang belum begitu dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kabupaten Magelang dari aspek pemberdayaan masyarakat.
"Ditambah lagi, dinaikkan tarifnya artinya rakyat Magelang yang mau melihat warisan leluhur juga diperberat," tutupnya. 
- Dewan Kehormatan: Anggota dan Pengurus PWI Harus Nonaktif dari Tugas Wartawan jika Menjadi Calon Legislatif
- Papua jadi Fokus Utama, Segera Kebagian Makan Bergizi Gratis
- Komitmen Menangkan Pasangan Ganjar-Mahmud MD, Partai Koalisi Wilayah Papua Bergerak Cepat Bentuk Tim Kerja
