Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Magelang, Agus Sugiyono menyoroti kebijakan pemerintah naikkan tarif wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (5/6)
- Ketua Komisi II: Pemekaran Provinsi di Papua Buka Peluang Revisi UU Pemilu dan Penambahan Anggaran
- Begini Cara Kerja Sirekap di Pemilu 2024
- Pasangan “Manu Jaya” Resmi Menjadi Pendaftar Pertama di KPU Kabupaten Mappi untuk Pilkada 2024
Baca Juga
Menurutnya, kebijakan ini harus ditinjau kembali karena akan berdampak pada turunnya jumlah wisatawan di Candi Borobudur.
"Kebijakan ini tidak pro rakyat, turunnya jumlah pengunjung akan menyiksa sektor UMKM yang baru mulai bergeliat pasca pandemi," tegas Agus Sugiyono dalam keterangan persnya di terima Kantor Berita RMOLPAPUA, Minggu (5/6).
Legislaor muda Partai Gerindra ini, meminta semua stakeholder mengkaji ulang kenaikan tarif wisata Candi Borobudur.
"Sebagai wakil rakyat, kami berharap agar kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat melibatkan banyak pihak," tambahnya.
Agus Sugiyono menambahkan, sektor UMKM sangat terpukul selama pandemi karena menurunnya pendapatan usaha.
"Jangan kita menambah beban penderitaan rakyat karena kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Saya pikir prinsip pemulihan ekonomi harus menjadi perhatian kita semua. Tidak bisa hanya satu aspek saja yang jadi perhatian kita. Nasib rakyat jauh lebih penting," terangnya.
Terakhir, kata Agus, selama ini kehadiran Candi Borobudur sebagai warisan leluhur yang secara administratif di Kabupaten Magelang belum begitu dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kabupaten Magelang dari aspek pemberdayaan masyarakat.
"Ditambah lagi, dinaikkan tarifnya artinya rakyat Magelang yang mau melihat warisan leluhur juga diperberat," tutupnya.
- Firli Bahuri Resmi Lantik 55 Jaksa jadi Penuntut Umum KPK
- Munas Golkar Hari Ini Bakal Tetapkan Bahlil Lahadalia Sebagai Ketum Beringin
- Kunjungi Stadion Papua Bangkit, LaNyalla Pastikan Venue PON XX Sudah Siap