Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, meminta Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi tata kelola badan usaha pelabuhan.
- Keluhan Warga di Pemilihan Umum: Lokasi TPS di Payum Tak Sesuai Domisili
- KPU Mappi Buka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024
- Temuan Dinamika Survei: 86,70 Persen Publik Tak Setuju Pemilu Ditunda
Baca Juga
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (3/2).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI membahas berbagai aspek terkait pengawasan terhadap infrastruktur transportasi laut, kepelabuhanan, serta efektivitas operasional Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia.
Selain itu, Komisi V DPR RI juga melakukan peninjauan langsung terhadap kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam rangka mendukung operasional pelabuhan.
Danang Wicaksana Sulistya menekankan pentingnya optimalisasi tata kelola badan usaha pelabuhan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pendapatan negara.
"Potensi PNBP dari sektor kepelabuhanan sangat besar, dan ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," ujar Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini. Dalam keterangan diterima redaksi (4/2).
Selain itu, Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan dan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Priok agar dapat bersaing dengan pelabuhan internasional lainnya.
Evaluasi terhadap operasional pelabuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran arus logistik nasional.
Lebih jauh, Kunjungan kerja ini mendorong langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok.
Serta memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan pelabuhan berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang ditetapkan.
Turut hadir dalam kunjungan, sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan, Dirut Pelindo, Dirut PT Jakarta International Container Terminal (JICT), dan Stakeholder lainnya, terkait peningkatan sarana prasana, pelayanan dan kepatuhan hukum di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
- Hari Kartini, Emak-emak Geruduk DPR Minta Harga Migor Turun
- Separatis Papua Tewaskan 8 Pekerja Palapa Ring Timur, Nuning Kertopati Minta Segera Dilakukan Dialog
- Konflik Papua, Alumni PMKRI Usulkan Pemerintah Adakan Dialog Hati
