Merauke, 3 September 2024 – Carut marut Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan membuat banyaknya reaksi protes dari masyarakat pelamar yang merasa ketidaksiapan dari penyelenggara dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- Serangkaian Kegiatan dilakukan Untuk Memeriahkan Harhubnas 2024
- KPUD Wajib Patuhi Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Barat Daya
- Inflasi Bulan Juli 2024 Papua Barat Daya Turun 0,25 Persen
Baca Juga
Hal ini terkait dengan belum munculnya dalam sistem formasi jabatan Analisis Kebijakan Ahli Pertama berdasarkan beberapa gelar pendidikan sarjana dan erornya system Pos Pay untuk pembelian materai elektronik yang akan digunakan sebagai syarat dalam administrasi pelamar.
Kepala BKPSDM Provinsi Papua Selatan, Albert Rapami saat dimintai keterangannya mengatakan bahwa sistem pendaftaran CPNS ini merupakan sistem nasional yang langsung dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia yaitu Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Nasional (SSCASN) dengan total sebanyak 260 formasi jabatan yang dilamar.
Dirinya menjelaskan bahwa baru mengetahui beberapa hari yang lalu ketika adanya beberapa pelamar yang datang untuk menanyakan persoalan formasi jabatan dalam seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya jabatan Analisis Kebijakan Ahli Pertama dengan beberapa jenis sarjana pendidikan yang sudah diusulkan namun tidak ada dalam sistem formasi jabatan tersebut.
“Dari hari jumat minggu lalu kami sudah adakan perbaikan. Hari senin kami perbaiki lagi dan kami usulkan kembali ke BKN sehingga tadi malam sudah ditanggapi dan mudah-mudahan mulai hari ini sampai beberapa hari kedepan formasi jabatan tersebut sudah masuk kedalam sistem.” Jelasnya.
Albert Rapami menjelaskan bahwa bagi para pelamar yang ingin mendaftar pada formasi jabatan Analisis Kebijakan Ahli Pertama agar dapat menunggu sampai perbaikan selesai dengan tetap menyiapkan administrasi dokumen lainnya, agar ketika formasi jabatan tersebut pada sistem sudah dibuka untuk bisa langsung mendaftar.
Terkait adanya isu bahwa ini merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara dengan tidak membukanya formasi jabatan tersebut, Albert Rapami menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar karena sistem pendaftaran CPNS ini terbuka untuk umum.
“Sistem ini tidak pernah diberikan kepada kami untuk dipelajari sejak awal. Kita semua tahu setelah akses ini dibuka secara resmi baru kami di Provinsi juga tahu. Jadi kita berfikir positif saja, ini dalam rangka perbaikan tetapi secepatnya akan dibuka.” Terangnya.
Untuk para pelamar dengan formasi Orang Asli Papua (OAP) yang juga masih terkendala dengan Surat Keterangan OAP disampaikan bahwa sesuai hasil rapat yang dilakukan sebelum pendaftaran ini dibuka, Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) yang meminta agar membuat surat tersebut sehingga pelayanan akan tetap dilakukan oleh MRP dan BKPSDM siap menerima.
“Untuk solusi lain kami akan bicara dengan MRPS. Memang itu bukan merupakan syarat yang mutlak, tetapi karena ada formasi OAP dan Non OAP sehingga diharapkan MRPS bisa membantu para pelamar untuk percepatan pembuatan surat rekomendasi tentang keaslian OAP.” Pungkasnya. 
- Serangkaian Kegiatan dilakukan Untuk Memeriahkan Harhubnas 2024
- MRP Tegaskan Formasi Penerimaan CPNS Khusus OAP dan Yang Lahir Besar di Papua Selatan
- Sebanyak 13 Ribu Lebih Pelamar Tercatat Jelang Penutupan Pendaftaran CPNS Papua Selatan
