Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati keputusan Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
- Tolak Rencana Pemekaran Papua Tengah, Mahasiswa Mimika Di Surabaya Beri Pernyataan Sikap
- Persatuan dan Kesatuan Pemuda Jadi Pondasi dalam Menjaga Keutuhan Bangsa
- Kementerian Sosial Cabut Izin ACT
Baca Juga
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sangat siap untuk berkontestasi secara sehat di Pilpres 2024 dengan pasangan calon lain.
“Tentu saya harus menghormati kedaulatan Partai Demokrat, saya berharap semuanya nanti di pilpres bersaing dengan sehat,” kata Jazilul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
Wakil Ketua MPR RI ini, juga berharap Pilpres 2024 dijadikan ajang bertarung gagasan dan rekam jejak para kontestan. Sehingga, publik dapat menilai secara langsung para calon pemimpinnya kelak.
“Memang Pilpres 2024 harus menjadi ajang publik untuk menilai track record, gagasan, visi yang disampaikan oleh para calon-calon presiden,” demikian Jazilul.
Terpisah, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (17/9).
Dalam pertemuan di Hambalang, AHY telah menyampaikan keputusan MTP Demokrat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.
“Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat; yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki,” kata Riefky.
- MRP Lakukan Wawancara Pasangan Bakal Calon Tentang Keaslian Orang Papua
- KPU Kabupaten Mappi Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024
- Ketua GM KOSGORO: Terkait DOB Presiden Harus Memanggil Gubernur Papua Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah di Daerah
