Jakarta, 15 Oktober 2024 – DPD RI menerima kunjungan delegasi perwakilan masyarakat adat Merauke, Papua Selatan, dalam pertemuan penting yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta.
- 5 Alasan, Ikatan Keluarga Toraja Memilih Paulus Waterpauw Jadi Gubernur Papua
- Bawa Bukti Baru dari BPK Papua, KPK Diminta Beri Atensi Khusus Usut Dugaan Korupsi di Kabupaten Supiori
- Siap Hadapi Verifikasi Partai Pemilu 2024, PKN Papua Gelar Rapat Koordinasi
Baca Juga
Pertemuan ini dihadiri oleh Sularso, anggota DPD RI dari Papua Selatan, bersama dua anggota lainnya, Rudi Tirtayana dan Frits Tobo Wakasu. Turut hadir pimpinan Komite II DPD RI dan Wakil Ketua DPR RI, Yoris Raweyai, untuk membahas isu krusial terkait advokasi wilayah adat dan dampak program Food Estate.
Dalam pertemuan tersebut, Sularso menekankan pentingnya pemetaan wilayah adat agar hak-hak komunal masyarakat adat tidak terabaikan oleh perkembangan program-program nasional, seperti Food Estate. Ia menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat adat di kampung-kampung tetap memiliki kontrol atas wilayah adat mereka.
“Setiap komunitas adat memiliki hak atas wilayahnya, dan itu merupakan hak komunal yang harus dihormati. Penting bagi kita bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memastikan pemetaan wilayah adat ini tuntas, sehingga masyarakat adat di kampung tidak kehilangan hak atas tanah mereka,” ujar Sularso.
Program Food Estate di Merauke juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini. Masyarakat adat mengkhawatirkan potensi penggusuran wilayah adat mereka jika tidak ada pemetaan yang jelas. Oleh karena itu, para anggota DPD RI dan pimpinan DPR RI sepakat untuk mendorong advokasi bersama, agar program nasional ini tidak merugikan masyarakat adat di Papua Selatan.
“Program nasional harus berjalan dengan tetap menghormati hak masyarakat adat. Kami akan mendorong advokasi bersama agar pembangunan tidak merugikan masyarakat adat dan hak mereka tetap terlindungi,” tegas Sularso.
DPD RI dan delegasi sepakat untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan MRP guna mempercepat pemetaan wilayah adat dan memastikan partisipasi masyarakat adat dalam setiap program pembangunan di Papua Selatan.
- Legislator DPR Papua H.Jayakusuma Apresiasi Trobosan Menteri ESDM ketersedian BBM Jelang Natal Dan Tahun Baru 2025
- BEM Nusantara: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bukan Keinginan Rakyat
- AHY Musda Partai Demokrat Papua, Ajang Mempersatukan Kita
