Jakarta, 14 Agustus 2025 — Sebuah forum intelektual bergengsi, GREAT Lecture bertajuk “Polemik Kebudayaan Manusia Indonesia: Dunia Baru dan Kebudayaan Baru” menghadirkan orasi kebudayaan dari Menteri Kebudayaan Dr. H. Fadli Zon di Golden Ballroom 2, Hotel Sultan, Jakarta. Diskusi ini turut melibatkan tokoh lintas bidang: sosiolog-sastrawan Okky Madasari, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddin, peneliti GREAT Institute Hanief Adrian, pemikir Alfathri Adlin, filsuf Muhammad Misbahudin, serta pendiri Ubud Writers & Readers Festival Janet DeNeefe, dengan moderator Khalid Zabidi.
- Pemilu 2024 PSI Papua Optimis 1 Fraksi, Karmin Lasuliha : Semua Caleg Harus Target Memenagkan Dirinya Sendiri
- Bang Benyamin Ikut Membangun Kesadaran Berbangsa
- Venue Pasca PON Papua Butuh Perhatian, Sekum KONI: Perlu Regulasi Yang Baik Untuk Pengelolaannya
Baca Juga
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Dr. Syahganda Nainggolan membuka acara dengan kritik tajam terhadap elite bangsa yang dinilai kerap mengabaikan pemahaman budaya di wilayah kepemimpinannya. Ia menegaskan, “Jika pembicaraan budaya berhenti, maka kita akan kehilangan nilai keadaban itu sendiri.” Ia menyoroti kasus Pati sebagai contoh kegagalan memahami kultur yang berujung pada krisis kepemimpinan.
Fadli Zon kemudian memaparkan perjalanan panjang dialektika kebudayaan bangsa, mulai dari Polemik Kebudayaan 1930-an hingga perdebatan Manifes Kebudayaan versus Lekra pada 1960-an. Baginya, yang terpenting bukanlah siapa yang menang, melainkan keberlanjutan pergulatan pemikiran. “Indonesia perlu reinventing identity—penemuan ulang jati diri,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara mega-diversity budaya, dengan ribuan warisan budaya tangible dan intangible, di mana 16 di antaranya telah diakui UNESCO, mulai dari wayang, batik, keris, hingga jamu dan reog. Fadli juga mengingatkan bahwa narasi kebudayaan saat ini kerap dibungkam, padahal sejarah Nusantara membuktikan bahwa wilayah ini telah menjadi simpul globalisasi sejak zaman purba. “Kita bukan tujuan, tapi tempat keberangkatan peradaban,” tegasnya.
Okky Madasari menyoroti peran generasi muda Indonesia yang kosmopolitan, kreatif, sekaligus resisten. Ia mengingatkan bahaya narasi tunggal dan menegaskan pentingnya kebebasan berbicara dan berkebudayaan. “Sejarah harus ditulis bersama—oleh publik, akademisi, dan sastrawan—bukan hanya pemerintah,” katanya.
Alfathri Adlin menyoroti masalah pendidikan nasional yang dinilai hanya mencetak “tukang” tanpa menumbuhkan kecintaan pada ilmu. Ia mengajak kembali pada pendidikan berbasis nilai dan tujuan hidup yang lebih mendalam.
Sementara itu, Hanief Adrian mengungkap catatan sejarah tentang Sriwijaya, atau Zabazh, yang disebut sebagai pusat budaya emas dunia. “Kalau kita tidak menulis sejarah kita sendiri, orang lain akan menulis versinya, dan kita hanya menjadi objek,” ujarnya.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa kebudayaan bukan sekadar artefak di museum atau dekorasi festival, melainkan napas hidup bangsa. Para pembicara sepakat bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami kultur, bukan sekadar struktur, serta ruang dialektika yang bebas dari dominasi satu narasi.
Seperti dikatakan Okky Madasari, “Kebenaran tidak pernah dimonopoli oleh satu suara.” Dalam riuh dunia baru, suara itu menjadi pengingat bahwa bangsa ini hanya akan menemukan masa depannya jika berani menatap kembali cermin sejarahnya—membersihkannya dari kabut kekuasaan dan prasangka—dan menemukan kembali jati dirinya.
- Pelajaran Omnibus Law untuk Legislasi RUU IKN
- Diduga Palsukan Tanda Tangan JK, DMI Pecat Arief Rosyid
- Besok Giliran Demokrat Bakal Temui Nasdem
