Boven Digoel, Papua Selatan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2022-2023 dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Boven Digoel tentang Ketahanan Pangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik, Rabu (27/9).
- Pangkoopsau III Lantik Pejabat Baru Komandan Lanud J.A. Dimara Merauke
- Melawan Saat akan Ditangkap, Pimpinan KKB Toni Tabuni Tewas Ditembak
- Rangsang Semangat Bermusik Pemuda Merauke, Novri Batfeny Kembali Berkarya Dengan Menggandeng Rapper Aldo BZ
Baca Juga
Fraksi KNDS terdiri dari Partai Golkar, Nasdem, Demokrat dan PKS.
Pendapat Akhir Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera (KNDS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel terhadap rancangan peraturan daerah tentang Ketahanan Pangan dan rancangan peraturan daerah tentang Pelayanan Publik Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023.
Hal itu dikatakan oleh Suharto saat membacakan pendapat akhir diruang sidang DPRD Kabupaten Boven Digoel.
Menyikapi 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera sangat sependapat untuk segera direalisasikan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik serta disegerakan sesuai kondisi perkembangan kebutuhan warga masyarakat Boven Digoel.
Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk mengoptimalkan pelayanan publik di setiap Distrik dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berguna langsung dengan pelayanan dan kepentingan publik.
Selain itu agar mengoptimalkan belanja daerah harus berbanding lurus dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat terutama untuk pelaku usaha kecil masyarakat, peningkatan pelayanan pendidikan serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Kami mengharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, di kampung-kampung tidak ada lagi yang namanya kekurangan bahan pangan dan semoga dengan adanya!Raperda ini harga maupun mutu barang baik di Kabupaten maupun kampung dapat terjangkau oleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapatt erwujud, " tuturnya.
"Pada prinsipnya Fraksi kami menyetujui kedua raperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- GP Ansor Papua Kecam, Minta Kepolisian serius Tangani Kasus penganiayaan David Hingga Tuntas
- Doa Bersama Para Eks Pejuang OPM, Berharap Yang Lain Segara Kembali ke NKRI
- Karateker Yohanes Tegaskan, tidak akan Mengakomodir pada Forum Rapimpurda bagi OKP yang tidak melalui Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi OKP
