Indonesia Salah Satu Negara Paling Resilien di Tahun 2022 Perekonomiannya Mencapai 5,3 Persen

Perekonomian global menghadapi tantangan berat di tahun 2022 serta mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang paling resilien di tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3 persen (yoy).

Baca Juga

Menurut Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Budi Hartadi mengatakan memasuki tahun 2023, perekonomian global masih dibayangi berbagai risiko, antara lain ketegangan geopolitik, menyempitnya ruang fiskal, suku bunga yang masih tinggi, dan tekanan sektor properti Tiongkok.

“ Di sisi lain, kinerja APBN di bulan Januari 2023 sangat baik didukung kinerja pendapatan yang kuat serta diimbangi belanja yang terjaga baik, baik di tingkat nasional maupun regional,” kata Budi Hartadi dalam rilis Realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 31 Januari 2023 via zoom, Selasa 28 Februari 2023

Di level regional, Budi Hartadi menambahkan bahwa APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari segi pendapatan perpajakan yang dikelola KPP Pratama Sorong sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp.85,90 miliar atau 6,18 persen dari proyeksi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp. 1.390,74 miliar.

Untuk penerimaan perpajakan disumbang dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Konstruksi, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor, sektor Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis, sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, dan sektor Transportasi dan Pergudangan.

“ Mengingat begitu pentingnya penerimaan pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, kami menegaskan kembali kepada Bendahara Satuan Kerja terkait pelaksanaan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, yang pada intinya terkait pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah agar dilaksanakan dengan seksama,” kata Budi Hartadi

Sementara dari Pendapatan kepabeanan dan cukai yang dibukukan oleh KPPBC Sorong, menurut Budi Hartadi sampai tanggal 31 Januari 2023 telah terealisasi sebesar Rp.60,7 juta atau 15,94 persen dari target tahun 2023 yang sebesar Rp.380,76 juta.

Sedangkan untuk mengamankan target penerimaan negara, KPPBC Sorong senantiasa melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran seperti penjualan minuman beralkohol oleh toko atau warung yang tidak berizin.

“ KPPBC Sorong juga turut melaksanakan kewajiban pemungutan pajak dalam rangka impor yang penerimaannya dibukukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sampai dengan 31 Januari 2023, realisasi pajak dalam rangka impor yang berhasil dipungut oleh KPPBC Sorong sebesar Rp. 64,68 juta,” ungkap Budi Hartadi

Dalam upaya meningkatkan Devisa Hasil Ekspor serta pemberdayaan UMKM, lanjut Budi Hartadi mengatakan Bea Cukai Sorong memberikan layanan asistensi ekspor kepada para pelaku usaha khususnya UMKM melalui program Rumah Kitong Bisa Ekspor.

Komoditas ekspor yang masih menjadi andalan saat ini berupa hasil tangkapan laut dengan volume ekspor pada bulan Januari 2023 mencapai 45.806 KG senilai USD 568,3 ribu.

“ Melalui program Rumah Kitong Bisa Ekspor, harapannya ada komoditas baru yang bisa didorong untuk realisasi ekspor, sebagai contoh daun kelor di Kabupaten Sorong yang saat ini masih dalam proses pendampingan untuk pemenuhan kelengkapan perizinan,” kata Budi Hartadi

Untuk pada level kebijakan pusat, Budi Hartadi katakan pada tahun 2023 telah diluncurkan desain pita cukai yang baru untuk hasil tembakau (rokok), minuman beralkohol, rokok elektrik dan vape. Sebagaimana kita ketahui, cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

“ Oleh karena itu, Pita Cukai sebagai bukti pelunasan cukai memerlukan peningkatan fitur pengaman yang tinggi agar pita cukai tidak mudah dipalsukan. Selain merupakan tugas Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran rokok ilegal, antara lain rokok dengan pita cukai palsu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan cara mengenali dan mengidentifikasi pita cukai yang ada pada kemasan rokok,” katanya

Untuk Kekayaan Negara, Budi Hartadi mengatakan KPKNL Sorong mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp.293,05 juta. PNBP tersebut dibagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp. 221,97 juta dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 71,08 juta.

Penerimaan PNBP untuk Provinsi Papua Barat lebih didominasi PNBP yang berasal dari Pemanfaatan dan Pengelolaan BMN sebesar Rp. 60,25 juta dan PNBP Lelang sebesar Rp. 10,83 juta, sementara pada Provinsi Papua Barat Daya lebih didominasi penerimaan PNBP yang berasal dari Pelaksanaan Lelang sebesar Rp. 203,26 juta dan PNBP BMN sebesar Rp. 18,70 juta.

“ Realisasi Pokok lelang sebesar Rp.3,22 miliar yang terbagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp. 2,74 miliar dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 0,48 miliar,” katanya

Maraknya penipuan berkedok lelang, Budi Hartadi himbauan kepada seluruh masyarakat yang berada di Papua Barat Daya dan Papua Barat terhadap maraknya penipuan berkedok lelang yang mengatasnamakan KPKNL Sorong. Ia sampaikan bahwa semua informasi terkait jadwal dan objek lelang hanya terdapat pada laman ”lelang.go.id”. Adapun ciri-ciri penipuan berkedok lelang sebagai berikut:

Pertama, Menjanjikan peserta lelang pasti memenangkan lelang. Kedua, Menawarkan barang dengan harga murah yang tidak wajar (dapat ditawar). Ketiga, Meminta membayar uang muka (DP/ Down Payment) yang ditransfer ke rekening pribadi dan keempat, Menawarkan pembayaran barang lelang dapat dicicil.

“ Kami meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, apabila mendapat informasi lelang yang terindikasi penipuan seperti di atas mohon segera menghubungi KPKNL Sorong pada alamat email:[email protected],website:il.ink/KasuariKPKNLSorong, WA:081292926400, dan Halo DJKN 150-991,” kata dia

Untuk tanggal 31 Januari 2023 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp.459,11 miliar atau sebesar 3,96 persen dari total anggaran Rp. 11.581,33 miliar.

Realisasi tersebut, Lanjut Budi Hartadi, terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp.77,93 miliar atau 2,99 persen dari anggaran Rp. 2.606,89 serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp381,18 miliar atau 4,25 persen dari anggaran miliar sebesar Rp. 8.974,44 miliar.

Sedangkan untuk realisasi belanja pemerintah pusat, Budi Hartadi katakan terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.53,52 miliar (5,40 persen dari anggaran sebesar Rp.991,10 miliar), belanja barang sebesar Rp.14,16 miliar (1,36 persen dari anggaran sebesar Rp.1.043,50 miliar) dan belanja modal sebesar Rp10,25 miliar (1,81 persen dari anggaran sebesar Rp566,22 miliar). Sedangkan belanja bansos sampai dengan 31 Januari 2023 belum ada realisasi dari anggaran sebesar Rp.6,06 miliar.

Sedangkan realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 18,75 miliar (1,07 persen dari anggaran sebesar Rp1.748,48 miliar) dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp362,43 miliar (9,83 persen dari anggaran sebesar Rp3.686,22 miliar). Sedangkan DAK Fisik (anggaran Rp1.039,31 miliar), DAK Non Fisik (anggaran Rp517,74 miliar), Dana Otsus dan Insentif Fiskal (anggaran Rp1.285,36 miliar) serta Dana Desa (anggaran Rp697,33 miliar) belum ada penyaluran sampai dengan 31 Januari 2023.

Mengawali 2023, kondisi dunia masih tidak pasti, bahkan menunjukkan tren perlemahan, harga komoditas masih volatile, meski beberapa komoditas mengalami penurunan.

Perekonomian Indonesia di satu sisi justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang momentumnya terlihat sangat kuat, dan masih bertahan di bulan Januari ini.

Namun, kita tetap waspada APBN akan terus menjadi instrumen di dalam menjaga masyarakat kita dan menjaga perekonomian kita. Sementara APBN sendiri juga akan dijaga kesehatannya sehingga dia bisa menjadi instrumen yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan ekonomi, dan mendukung transformasi ekonomi untuk terus menjadi ekonomi yang makin kuat dan maju.

“ Demikian pernyataan Ibu Menteri Keuangan dalam dalam publikasi APBN Kita edisi Februari 2023,” kata Budi Hartadi

Dalam pemaparan Realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya ini juga hadir kepala KPP Pratama Sorong, Bambang Setiawan, Kepala KPPBC TMP C Sorong, Wawan Dharmawan, dan Kepala KPKNL Sorong, Antonius Ari Wibowo.