Mas Har Kenalkan Tiga Makna Songkok Hijau

Hartono A Toha
Hartono A Toha

Pengiat pemberdayaan usaha kecil dan mikro, Hartono A Toha mengenalkan tiga makna songkok hijau yang dipakainya


Menurut founder BMT ini mengatakan hijau warna yang dikonotasikan  dengan sejuk, nyaman, damai.

Untuk itu, Lanjut Hartono Provinsi PBD yang baru dibentuk, memerlukan partisipasi semua elemen masyarakat untuk ikut menumbuh kembangkan provinsi baru ini.

“ Situasi yang nyaman, damai dan kondusif tentu akan sangat membantu PJ Gubernur maupun Gubernur yang terpilih nanti untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh mengejar ketinggalan pembangunan dengan kesejahteraan masyarakatnya yang sejajar dengan provinsi lain di republik tercinta ini,” kata Hartono, Sabtu 14 Januari 2023

Selain itu, Warna hijau juga diidentikkan dengan Kelestarian Lingkungan, Tanah Papua yang sering dinyanyikan sebagai “Surga yang turun ke bumi”, harus terus dirawat kelestariannya. 

Pembangunan tentu harus terus dilaksanakan, tetapi “environmental aspect” harus menjadi faktor yang diperhitungkan. Banjir, longsor, kebakaran hutan yang terjadi tentu menjadi pelajaran bersama bagi kita semua.

Terakhir, untuk para bakal calon DPD tentu punya mempunyai karakter dengan simbol yang membedakan satu sama lainnya.

Ditambah lagi, para pemilih pada pesta demokrasi yang akan datang, ada yang tidak lancar membaca, tapi tidak buta warna. Hijau warna yang lembut dimata.

Memilih mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hartono mengakui bahwa fakta politik menunjukan DPR sangat “powerfull” dalam sistim parlemen, khususnya dalam fungsi budgeting dan legeslasi, kursi DPR yang dialokasikan untuk DOB yang penduduknya kurang dari 1 juta hanya berjumlah 3 kursi, sangat kecil dibandingkan dengan jumlah komisi di DPR (11 Komisi) dan dengan jumlah 575 anggota.

Tiga kursi DPR dari Papua Barat Daya, Lanjut Hartono, tentu akan menjadi ajang kompetisi partai-partai besar dan para incumben. DPD RI yang jumlah keterwakilannya sama dari seluruh provinsi sebanyak 4 orang membuka peluang bagi calon perorangan untuk berkontribusi membawa asporasi dengan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Meskipun konstitusi dengan regulasi yang berlaku saat ini sangat membatasi kewenangan lembaga DPD RI, tapi dengan kemampuan politik daerah personal tentu dapat melakukan lobby dan interaksi politik dengan berbagai stake holder yang ada.

“ Anggota DPD yang terpilih akan menjadi “Golden Bridge” antara aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah dengan pengambil kebijakan ditingkat pusat, Insya Allah,” kata dia