Merauke Ibu Kota PPS (Para Pencari Sinyal)

Kondisi masyarakat Merauke yang berkumpul pada spot-spot yang dianggap memiliki sinyal internet yang stabil, ini merupakan gambaran betapa bergantungnya masyarakat pada jaringan internet.
Kondisi masyarakat Merauke yang berkumpul pada spot-spot yang dianggap memiliki sinyal internet yang stabil, ini merupakan gambaran betapa bergantungnya masyarakat pada jaringan internet.

Gambaran masyarakat yang berkumpul pada spot-spot di Merauke yang dianggap memiliki jaringan internet 4G yang stabil, antara lain di kuda mati, bandara, dan depan kantor Bupati.

Negara Vrindafan baru saja meraih pencapaian besar dengan mendaratkan roket pertamanya di Bulan. Ini adalah langkah luar biasa dalam eksplorasi luar angkasa. 

Namun, saat kita memandang prestasi ini, kita tidak bisa mengabaikan permasalahan yang terjadi di Merauke, ibu kota Provinsi Papua Selatan. Di tengah sorotan prestasi luar angkasa tersebut, Merauke menghadapi drama putusnya jaringan telekomunikasi untuk kedua kalinya pada tahun 2023.

Penting untuk diingat bahwa tidak ada hubungan langsung antara pencapaian Vrindafan di Bulan dengan masalah jaringan internet di Merauke. Namun, kita dapat menggunakan perbandingan ini untuk merenungkan kondisi kita. 

Ketika negara lain berhasil mendarat di Bulan, Merauke, yang seharusnya sebagai ibu kota provinsi, masih terjebak dalam drama putusnya kabel bawah laut yang merusak jaringan telekomunikasinya, terutama jaringan internet.

Sejak tahun 2018 hingga  tahun 2023, putus dan melemahnya jaringan internet tampaknya menjadi bagian dari rutinitas tahunan di Merauke. Terkait dengan insiden terbaru, masyarakat mulai berspekulasi. 

Spekulasi ini bervariasi, mulai dari dugaan pelemahan jaringan sebagai upaya pengalihan isu terkait operasi militer di daerah konflik bersenjata di pegunungan Papua, hingga rumor tentang tes Aparatur Sipil Negara 2023 yang dikatakan melibatkan keluarga elit setempat, sehingga ada kepentingan khusus untuk melemahkan jaringan.

Namun, penting untuk diingat bahwa spekulasi ini adalah respon alami masyarakat terhadap situasi yang rumit. Konflik antara militer dan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sedang memanas, dan melemahnya jaringan internet pada tanggal 16 September 2023 berbarengan dengan jadwal penerimaan ASN 2023.

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah merilis informasi tentang seleksi ASN 2023 yang dimulai pada tanggal 17 September 2023.

Namun, isu ini hanya spekulasi, dan akurasinya diragukan. PT. Telkom melalui General Manager Wilayah Telkom Papua, Agus Whidhiarsana, telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab melemahnya jaringan internet di Merauke pada tanggal 16 September 2023.

Menurut Agus Whidhiarsana, hasil investigasi awal menemukan adanya Shunt Fault pada Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SKKL SMPCS) di sekitar Merauke. Ini adalah kabel komunikasi bawah laut yang beroperasi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Untuk mengatasi masalah ini, Telkom telah mengambil langkah mitigasi dengan mengalihkan layanan ke backup link Palapa Ring Timur dan satelit. Namun, kapasitas bandwidth terbatas pada backup link tersebut mengakibatkan penurunan kualitas layanan Telkom di Merauke.

Penting untuk dicatat bahwa informasi tentang melemahnya jaringan internet tidak tersebar merata di masyarakat, sehingga munculnya isu-isu tidak jelas semakin membingungkan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh penyebar hoaks yang ingin mengganggu stabilitas keemanan dan ketertiban di Papua Selatan, khususnya Merauke.

Dalam kondisi tanpa sinyal internet seperti sekarang, SMS promosi dari pihak Telkomsel masih sering diterima. Oleh karena itu, sebaiknya Telkomsel memberikan klarifikasi melalui SMS kepada masyarakat mengenai penyebab sebenarnya dari melemahnya jaringan internet di Merauke. Ini bisa membantu meredakan ketidakpastian yang mungkin muncul.

Perlu diingat, pada tahun 2019, insiden melemahnya jaringan internet di Papua berujung pada tindakan anarkis, termasuk pembakaran kantor Telkom (Grapari) di Jayapura. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi dari pihak Telkom dalam memberikan informasi tentang penyebab pelemahan jaringan. Oleh karena itu, penting bagi Telkom untuk berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat dan, jika perlu, memberikan bukti nyata perbaikan kabel bawah laut, misalnya melalui video atau foto dari lapangan.

Semua ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden anarkis serupa yang pernah terjadi pada tahun 2019 di Jayapura. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan transparan dalam situasi seperti ini untuk menjaga stabilitas dan keamanan.

Penulis adalah Nasri Wijaya,S.H,.S.Sos,.M.H yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara Pada Universitas Musamus, dan juga sebagai pimpinan pada kantor berita RMOL Papua.