Pemohon menolak saksi ahli dan bukti baru yang di ajukan termohon pada sidang praperadilan nomor perkara 6/Pid.Pra/2025/PN Son dengan agenda pemeriksaan saksi di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Sorong, Jumat 19 Desember 2025.
- 27 Pelanggar Terjaring Dalam Razia Kendaraan Umum dan Plat Luar Papua
- 57 Pengendara Terkena Sangsi Tilang Saat Terjaring Razia di Kota Jayapura
- Kapolresta Musnahkan Barang Bukti Sabu Senilai 2 Milliar
Baca Juga
Praperadilan ini di ajukan oleh mantan kepala BPKAD Kota Sorong, Hanok J Talla atas sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat atas dugaan tidak pidana korupsi (Tipikor) Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan tahun anggaran 2017 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.
Praperadilan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Aris Fitra Wijaya ini hadir sebagai penasehat hukum pemohon, Penasehat Hukum Loury Da Costa, Jatir Yuda Marau dan Urbanus Mamu.
Sesuai fakta persidangan, termohon atau Kejaksaan Tinggi Papua diwakili oleh Zulfikar menghadirkan saksi ahli dari pihak Termohon yang merupakan Auditor yang memeriksa dugaan perkara korupsi ATK
Penasehat Hukum pemohon mengajukan keberatan karena mengacu pada independensi Saksi Ahli. "Kami keberatan Yang Mulia," kata Yuda Marau.
Hakim pun mengabulkan keberatan tersebut sehingga saksi ahli tidak jadi disumpah guna memberikan keterangan.
Selain agenda menghadirkan saksi ahli, pihak Termohon juga mengajukan Bukti Baru berupa jadwal sidang Dugaan Kasus Korupsi ATK yang telah dilimpahkan dari Kejati Papua Barat ke Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tipikor Manokwari.
Hal ini juga tentu menjadi keberatan dari pihak Pemohon, karena sesuai kesepakan sebelum sidang praperadilan ini, tidak ada lagi bukti baru yang diajukan kedua belah pihak.
"Sesuai kesepakan bersama bahwa saat penetapan jadwal sidang praperadilan ini, tidak ada lagi bukti yang diajukan selama proses persidangan," kata Loury Da Costa.
Meski demikian, Majelis Hakim tetap menerima masukan-masukan tersebut untuk jadi bahan pertimbangan pada Putusan Praperadilan yang dijadwalkan pada Selasa, 23 Desember 2025.
"Sidang akan kembali dilanjutkan pada hari Senin, 22 Desember 2025 dengan agenda Kesimpulan," kata Aris Fitra Wijaya sambil mengetuk palu sidang. 
- Ratusan Warga Kampung Koya Koso Mendatangi Polsek Abepura Meminta Pelaku Pembunuhan Segera di Usut Tuntas
- PB HMI Desak BPK Periksa Kasus Investasi Telkom di GoTo.
- Anggota Bawaslu Puncak Papua Diduga Bohong soal Usia
