JAKARTA – Senator asal Papua Barat Daya sekaligus pemimpin adat (Mananwir), Paul Finsen Mayor, melontarkan kritik tajam terhadap pola pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dalam sebuah wawancara di kanal Forum Keadilan TV.
- KPU Gelar Rakor Tahapan Kampanye Pilkada 2024 Papua Selatan
- Emanuel Basagai dan Ir. H. Jaya Ibnu Suud Resmi Terima Dukungan dari Gerindra dan Golkar untuk Pilkada Mappi 2024
- MRP Provinsi Papua Selatan Resmi Beri Persetujuan Orang Asli Papua Kepada Yusak Yaluwo
Baca Juga
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan mendasar masyarakat adat di akar rumput. Salah satu sorotan utamanya adalah rencana perluasan perkebunan sawit yang dinilai tidak sesuai dengan budaya pangan lokal. Paul menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat adat Papua memiliki ikatan filosofis dengan sagu, sehingga pemaksaan investasi sawit tanpa persetujuan pemilik hak ulayat hanya akan memicu perlawanan di daerah.
Dalam wawancara tersebut, Paul juga mempopulerkan istilah "Kasih Kepala Tahan Ekor" untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan Otsus saat ini. Menurutnya, meskipun negara memberikan kewenangan besar melalui undang-undang, namun teknis pelaksanaannya di tingkat bawah—seperti Perdasus dan Perdasi, sering kali dihambat atau ditahan dalam proses registrasi di Kemendagri hingga bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan otonomi terasa setengah hati dan gagal memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Papua secara cepat.
Kondisi sumber daya manusia juga tak luput dari kritikannya. Paul membeberkan data memprihatinkan yang menyebutkan ada sekitar 1 juta anak asli Papua di usia sekolah yang saat ini tidak mengenyam pendidikan. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sebelum fokus pada infrastruktur fisik atau proyek strategis lainnya. Baginya, mustahil membangun Papua jika penduduk aslinya masih bergelut dengan masalah kesehatan dasar dan rendahnya kualitas pendidikan.
Terkait struktur birokrasi, Paul menilai banyaknya lembaga bentukan Jakarta untuk mengurus Papua justru menciptakan tumpang tindih kewenangan yang ia sebut sebagai struktur "gemuk" namun "miskin fungsi". Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan Menko Percepatan Pembangunan Daerah Otsus agar koordinasi lintas kementerian terkait wilayah khusus seperti Papua dan Aceh bisa lebih terintegrasi dan memiliki daya eksekusi yang kuat. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto mau membuka ruang dialog langsung dengan tokoh-tokoh asli Papua untuk mendengarkan jeritan rakyat yang sebenarnya demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat di ufuk timur Indonesia. 
- Jenderal Dudung: Pengejaran Separatis Papua Kewenangan Panglima TNI, Bukan Saya
- Dukungan Relawan Cenderawasih Emas Siap Menangkan MDF-AR di Pilgub Papua
- DPD PSI Merauke Lakukan Wawancara Bakal Calon Bupati Kristian Gebze
