Tragedi Jembatan Rusak Diduga Kuat Akibat Kelalaian Dinas PUPR Papua Selatan dan Kontraktor

Proyek perbaikan drainase yang selesai pada tahun 2024 menjadi bukti nyata kelalaian fatal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Selatan dan kontraktor pelaksana. Dalam proses pengerjaannya, kontraktor membongkar jembatan kecil yang menjadi akses vital bagi warga sekitar, termasuk keluarga Andre.


Namun, hingga proyek selesai, jembatan tersebut tidak diperbaiki dan dibiarkan rusak serta terbengkalai. Hal ini menciptakan bahaya besar bagi warga yang bergantung pada jembatan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari.

Puncak dari kelalaian ini terjadi pada pagi hari, 31 Desember 2024, ketika Andre, seorang warga yang kerap menggunakan jembatan tersebut, tergelincir saat melintas dengan berjalan kaki. Jembatan yang dalam kondisi rusak total membuat Andre kehilangan pijakan dan terjatuh ke sungai di bawahnya. Pencarian dilakukan sepanjang hari oleh keluarga, hingga akhirnya Andre ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada 1 Januari 2025, sekitar pukul 09.00 WIT.

Jembatan kecil yang menjadi akses utama bagi Andre dan keluarganya itu tidak pernah mendapatkan perhatian dari kontraktor maupun Dinas PUPR Papua Selatan meskipun sudah ada keluhan dan laporan dari warga setempat. Keluarga Andre, bersama warga lain, telah berulang kali menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak terkait. Namun, tidak ada tindakan nyata untuk memperbaiki jembatan yang menjadi penghubung penting bagi mereka.

Dinas PUPR Papua Selatan sebagai pengawas proyek dan kontraktor pelaksana dinilai telah mengabaikan tanggung jawabnya secara total. Membiarkan jembatan dalam kondisi rusak tanpa upaya perbaikan meski proyek drainase telah rampung adalah bentuk kelalaian yang tidak dapat ditoleransi. Akses vital seperti ini seharusnya menjadi prioritas untuk diperbaiki demi keselamatan masyarakat, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Keluarga korban kini menuntut pertanggungjawaban dari Dinas PUPR Papua Selatan dan kontraktor. Mereka meminta agar jembatan segera diperbaiki dan ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi korban jiwa akibat kelalaian semacam ini. Tragedi ini bukan hanya menunjukkan lemahnya pengawasan, tetapi juga menggambarkan pengabaian terhadap kebutuhan dan keselamatan masyarakat.

Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak terkait bahwa keselamatan publik adalah prioritas utama. Masyarakat Papua Selatan berhak mendapatkan infrastruktur yang layak dan aman, terutama untuk akses vital seperti jembatan ini. Langkah nyata dan tindakan tegas harus segera diambil untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali.