Kegiatan Rapat Akbar Deklarasi Pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Peresmian Kantor Sekretariat Bersama Pemekaran Provinsi Papua Selatan dilaksanakan di jalan Brawijaya Kabupaten Merauke. Selasa (15/6)
- Putusan Musda Calon Ketua Demokrat Papua, LE dan RHP Siap Mengikuti Fit And Proper Test Tim 3.
- Diperiksa Puspomad 12 Jam, Pelapor Jenderal Dudung Jawab 40 Pertanyaan dan Serahkan Bukti Pendukung
- Anggaran Pemilu 2024 Disesuaikan dengan Kemampuan Pemerintah, Ketua KPU: Tapi Ingat, Pemilu Diatur Konstitusi 5 Tahun Sekali
Baca Juga
Hadir dalam kegiatan tersebut empat pimpinan daerah di wilayah Selatan Papua yakni Bupati Merauke, Bupati Mappi, Bupati Asmat, dan Bupati Boven Digoel serta jajaran Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat.
Wakil Bupati Kabupaten Asmat sekaligus ketua tim pemekaran Provinsi Papua Selatan Tomas E. Safanpo dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan pintu masuknya adalah dengan dilakukan revisi UU Otonomi Khusus yang saat ini sedang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI di Jakarta.
Yang mana menurutnya pintu masuk pemekaran Papua Selatan dapat dilakukan melalui revisi pasal 76 UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa kebijakan pemekaran provinsi-provinsi baru di Papua, haruslah dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya alam dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa mendatang. Sehingga dengan dilakukan revisi maka akan ditambahkan kewenangan dari pemerintah untuk melakukan pemekaran pada Provinsi Papua, sehingga nantinya kewenangan pemekaran tidak hanya melalui MRP dan DPRP, tapi pemerintah pusat juga memiliki celah hukum untuk melahirkan pemekaran di wilayah Papua Selatan.
Berdasarkan hal itu dirinya selaku Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan memohon dukungan kepada segenap pemangku diseluruh wilayah Papua Selatan, baik pemerintah, DPRD, TNI-Polri, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda untuk memberikan dukungan penuh revisi UU Otsus Papua yang sedang berlangsung di DPR RI.
"Kalau di wilayah lain di Papua ada suara-suara sumbang menolak revisi Otsus, kita orang selatan harus mendukung karena kerinduan kita untuk melahirkan Provinsi Papua Selatan itu akan lahir hanya melalui celah ini, tidak ada jalan lain." Kata Wakil Bupati Asmat sekaligus Ketua Tim pemekaran Provinsi Papua Selatan Thomas E. Safanpo.
Kegiatan deklarasi tersebut juga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan petisi dukungan Provinsi Papua Selatan oleh tim pemekaran, forkopimda, dan para hadirin yang hadir dalam kegiatan deklarasi tersebut.
Semenatara Wakil Ketua II DPRP Edoardus Kaize disela-sela kegiatan deklarasi kepada awak media menyampaikan bahwa dirinya bersama-sama dengan enam orang anggota DPRP dari wilayah Dapil Papua Selatan telah bersepakat untuk memberikan dukungan secara penuh terkait pembentukan Provinsi baru Papua Selatan.
"Kami berterimakasih ada sekretariat disini. Setiap kami tiba disini kami pasti akan datang ke sekretariat ini, kami akan dukung penuh dengan segala kapasitas yang kami miliki sebagai anggota DPRP." Ujarnya.
- Pemekaran Tiga Provinsi di Papua, Ini Harapan Menkeu Sri Mulyani
- Raih Indeks Kebebasan Pers Tertinggi di Indonesia, JMSI Beri Gubernur Kepri Penghargaan
- Pengamat Endus Pihak yang Mencoba Mengail di Air Keruh Terkait Isu Mortir di Papua
