Juru bicara Tim Deklator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie menegakan 8 poin Peryataan sikap yang di bacakan di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo, Anggota Komisi 2 DPR RI, Komaruddin Watubun dan Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma di Gedung Lambert Jitmau beberapa waktu lalu.
- Usai Meneguk Miras Jenis Sopi, Seorang Pria Di Merauke Nekat Bacok Anggota Brimob
- Viral Ritual Manusia Nikahi Kambing, Anggota DPRD Gresik Jadi Tersangka
- Terjadi Dugaan Pelanggar, 5 Komisioner KPU Mamberamo Raya Diperiksa Bawaslu
Baca Juga
Menurut Yanto Ijie, Peryataan sikap yang ia bacakan itu murni dari aspirasi kedua tim tersebut.
Peryataan ini, Lanjut Yanto Ijie merupakan sikap masyarakat yang tergabung dalam tim deklarasi Deklator dan Tim presidium pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
Peryataan sikap dari koalisi tim deklarator dan tim presidium pemekaran PBD adalah sah dan disetujui kedua tim pemekaran PBD
“ Kenapa di katakan sah, karena proses ini disepakati dilakukan melalui musyawarah bersama antara kedua tim yaitu tim Deklator dan tim presidium pemekaran PBD,” kata Yanto Ijie, Jumat 25 November 2022
Kenapa proses ini harus terjadi, kata Yanto Ijie pembacaan pernyataan sikap ini karena selama 16 tahun berjuang untuk provinsi ini tanpa harus meminta bantuan dari APBD provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.
Namun, kata Yanto Ijie ada tim bentukan pemerintah yang di tugaskan oleh gubernur Papua Barat menunjuk mantan wali kota Sorong sebagai ketua tim pemerintah untuk menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat pemekaran provinsi PBD.
“ Bagi kami adalah perjuangan atau dukungan dari pemerintah itu wajar karena ini adalah aspirasi masyarakat dan itu wajib hukumnya pemerintah harus membiayai,” kata dia
Apabila, Kata Yanto Ijie ada pembiayaan dari mantan Walikota Sorong yang bersumber dari APBD dan NON APBD berhubungan dengan kewenangan atribut yang melekat padanya jangan diklaim kalau itu uang dari dia (LJ) sesungguhnya itu adalah uang rakyat
Peryataan ini juga Kata Yanto Ijie adalah akumulasi dari kekecewaan, akumulasi dari kemarahan akumukasi dari kesesalan masyarakat karena tim dari pemerintah ini terbentuk pada tahun 2018 mereka kemudian tidak memberikan panggung kepada tim Deklator maupun tim presidium pemekaran PBD.
Tim pemerintah ini terbentuk bukan berarti tim Deklator maupun tim presidium ini bubar, Karena tim Deklator dan tim presidium ini adalah tim murni masyarkat yang sampai hari ini masih ada,
Oleh karena, Kata Yanto Ijie wajar saja kalau tim kemudian menyampaikan aspirasi itu merupakan adalah sebuah kewajaran, dalam aspirasi tersebut tidak menyerang pribadi dan merendahkan harkat dan martabat seseorang
“ Aspirasi ini wajar, kalau tim kami bersatu menyampaikan aspirasi kenapa harus takut, saat nya kami bersatu karena kami yang memperjuangkan provinsi ini dari awal. Bukan karena kami ini terbentuk di tengah-tengah,” kata dia
Yanto Ijie tegaskan jangan coba-coba para elit merendahkan harkat dan martabat Tim Deklarator dan Tim Presidium
Tokoh Pemuda itu berharap agar tim pemerintah yang ada ini harus menghormati dan menghargai tim yang sudah terbentuk yaitu tim presidium dan tim Deklator PBD.
“ Kami tidak akan tinggal diam, itu harus menjadi perhatian. Jadi terkait dengan Peryataan sikap itu sah, karena di bahas bersama dibaca bersama di ketik bersama dan di tanda tangani bersama dari presidium pemekaran PBD dan juga dari Deklator dan juga resmi diserahkan oleh Ketua TIM Deklarator dan Ketua Tim Presidium Pwmwkarn PBD Bapak Yosafat Kambu,” kata Yanto Ijie
Ia mengakui mempunyai bukti dokumentasi saat penandatangan yang di saksikan langsung oleh kedua ketua dan tim pemekaran PBD tersebut
“ Kalau ada Peryataan Peryataan kemudian menyatakan itu tidak sah tiba saat tiba akal, itu tidak bener, saya tahu itu ada penekanan penekanan tertentu, di tekan oleh oknum elit elit tertentu hanya untuk cari panggung saja,” kata dia
Peryataan sikap yang di bacakan beberapa waktu lalu itu, Kata Yanto Ijie ungkap mendapat dukungan ribuan masyarakat se Sorong Raya yang hadir dan mau yang menyaksikan secara live.
“ Tapi hari itu legitimasi dari Peryataan sikap kami mendapatkan dukungan ribuan ornag yang hadir dalam gedung LJ, bukan hanya di dalam diluar dan yang menyaksikan secara live stereming mereka bersorak serai bercucuran air mata,” kata Yanto Ijie
Dalam beberapa kali pertemuan Mantan Walikota Sorong mengatakan bahwa perjuangan PBD hanya Tuhan, Jokowi dan saya (LJ) saja yang tahu, pernyataan ini, Menurut Yanto Ijie Peryataan itu terlalu Egois dan angkuh. Menurut saya kalau Tuhan, Jokowi itu ok tapi kalau Dia itu siapa??
Artinya bahwa selama ini dukungan Para Tokoh, Elit se Sorong Raya Dia (LJ) tidak mengakuinya,
Banyak tokoh-tokoh yang berperan atas terbentuknya provinsi ke 38 ini, kata Yanto Ijie,
peran Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang telah menjabat kurang lebih selama 6 bulan berkominten mempunyai kontribusi memekarkan PBD. Selain itu, para mantan Bupati, seperti Bernad Sagrim, Jhony Kamuru, Gabriel Asem, dan Karel Murafer jga berkontribusi memperjuangkan PBD.
Sedangkan bupati yang masih aktif, Bupati Sorong Selatan, Samsuddin Anggiluli, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, dan Bupati Asmat, Elisa Kambu yang selama ini memberikan dukungan baik sebagai keluarga, sebagai pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap hadirnya provinsi ini,
Sementara itu ada juga beberapa anggota DPR RI dapil Papua Barat, Robert Joppy Kardinal, Rico Sia, dan Harvey B. Malaihollo serta tak terpelas dari Dukungan Ketua Komite I DPD RI Filip Wamafma serta anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun yang berjuang dengan cara mereka sendiri untuk menghadirkan provinsi Papua Barat Daya ini
Ketua ketua partai Politik, ketua Golkar Airlangga Hartanto, Megawati ketua partai PDIP, dan partai politik lainnya yang sama-sama berjuang
“ Bapak Mendagri dan Wamendagri JWW juga punya andil dalam Perjuangan Pemekaran PBD, dan jangan ketua Tim Pemerintah mengklaim bahwa semua itu karena Dia (LJ) saja,” kata dia. 
- KPK Cecar Lukas Enembe Soal Dokumen Pengadaan Infrastruktur di Papua
- Polisi Tangani Kasus Curas di Jalan Trikora Merauke
- Ganti Rugi Tak Kunjung Terealisasi, 2 Marga Di Merauke Ancam Ambil Tindakan Hukum
