Pasal 170 pada draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja (CipTaker) yang diklaim pemerintah mengalami salah ketik, dinilai tidak masuk akal. Justru hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait tidak baik.
- Lakukan KDRT, Polisi Amankan Seorang Buruh TKBM di Jayapura
- Kapolres Boven Digoel: Situasi di Bomakia Kondusif, Masyarakat Tidak Perlu Resah
- Kuasa Hukum Perwakilan Nasabah Indosurya Kembali Menggugat
Baca Juga
"Saya rasa bukan salah ketik ya. Ini menunjukkan bahwa tingkat koordinasi di pembantu-pembantu Presiden juga dibeberapa kalangan itu tidak terlalu baik," kata Maman Imanul Haq.
Anggota Dewan Syuro DPP PKB itu meminta pemerintah mengkaji ulang draft RUU Omnibus Law CiptaKer sebelum diserahkan ke DPR RI. Sebab, hal itu akan berpotensi menuai reaksi dari masyarakat jika tidak segera dibenahi.
"Jadi PKB mengusulkan agar pembahasan ini dibahas kembali diulang secara keseluruhan, koordinatif. Karena kita tidak ingin nanti ada reaksi dari masyarakat terutama beberapa tenaga kerja, buruh," kata Maman Imanul Haq.
Lebih lanjut, Maman Imanul Haq meminta Presiden agar segera mengambil alih draft RUU Omnibus Law CiptaKer untuk dilakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga terkait.
"Presiden harus mengambil alih. Jangan sampai Presiden juga merasa kecolongan dan tidak tahu. Sehingga saya menginginkan bahwa Omnibus Law ini harus kembali dibicarakan dari semua kalangan termasuk dari kementerian," pungkasnya 
- Sikapi Keluhan Para Sopir Truk, Kapolres Minta Masyarakat Foto Anggota Yang Lakukan Kesalahan
- Ketua Komnas HAM Dianggap Langgar Etik Soal Pernyataan Penarikan Pasukan TNI-Polri Dari Papua
- Mantan Kabinda Papua Barat dan Mantan Kepala BPN Kota Sorong Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Pertanahan
