Utang Indonesia yang menumpuk hingga Rp 7 ribu triliun tidak boleh lagi dianggap remeh. Apalagi, teranyar sudah ada contoh nyata sebuah negara bangkrut gara-gara terlilit utang.
- Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh
- Puan Maharani Raih Rekor MURI, Jaya Suprana: Tak Lekang oleh Zaman
- Kemenkes Janji Tinjau Ulang Soal Vaksin Halal untuk Masyarakat
Baca Juga
Negara itu adalah Sri Lanka. Negara yang bertetanggaan dengan India itu dihadapkan pada masalah gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 729 triliun (asumsi kurs Rp 14.300).
Kementerian Keuangan Sri Lanka bahkan telah menyatakan bahwa negara tersebut gagal dalam membayar semua utang luar negeri, termasuk pinjaman dari pemerintah asing serta dana talangan IMF.
Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden keenam RI, Susillo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak menganggap tumpukan utang negara yang jumlahnya 10 kali lipat utang Sri Lanka itu sebagai hal yang remeh temeh.
“Utang pemerintah sudah mencapai Rp 7.000 triliun. Sri Lanka saja hancur hanya karena Rp 729 triliun, jangan bercanda soal "Simpanan masih ada 11.000 T" lagi. Tidak Lucu. Hoax?” ujarnya kepada redaksi, Jumat (15/4).
Pernyataan itu mengacu pada ucapan Presiden Joko Widodo bahwa ada aset warga negara Indonesia hingga total Rp 11 ribu triliun yang sudah dikantonginya.
Roy Suryo turut mengingatkan kepada para mahasiswa untuk tidak sekadar karnaval baris berbaris saat beraksi. Sebab perjuangan mahasiswa masih panjang. Apalagi, kini kehidupan rakyat semakin menderita lantaran adanya potensi kenaikan tarif listrik, Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg.
“Selain hal-hal dasar tersebut, yang (pasti) akan naik, pajak-pajak semua naik. Masalah minyak goreng juga belum beres-beres,” tutupnya. Dikutip dari Kantor Berita RMOL,
- Wamenag Ajak GAMKI Perkuat Toleransi di Indonesia
- Kehangatan Solidaritas vs Realitas Penyiksaan di Papua: Perjuangan Melawan Kekerasan
- Tangkap Tiga Kepala Daerah Dalam Satu Bulan, Ketua KPK: Apakah Kami Diam?