Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2024 Papua Barat Daya Sebesar 4,40 Persen Hingga 5,20 Persen

Inflasi Indonesia pada bulan Mei 2024 sebesar 2,84 persen (yoy) lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3 persen (yoy).

Baca Juga

• Kontribusi Negara PT. Gag Nikel Selama 6 Tahun Capai Rp. 2.155 Trillun
• PT Dongin Prabhawa Buka Kesempatan Kerja yang Setara Bagi Orang Asli Papua
• Transformasi Hijau di Kampung Seed Agung: PT ACP Gerakkan Pertanian Kopi Berkelanjutan

Sedangkan inflasi bulan Mei 2024 di Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili angka inflasi Kota Sorong sebesar 0,95 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan kondisi inflasi di bulan April 2024 yang mencapai 1,79 persen (yoy).

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Gandung Triyasmoko mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya yang masih menjadi bagian Provinsi Papua Barat dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 4,40 persen hingga 5,20 persen year on year.

Pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Mei 2024 yang masuk dan keluar kas negara yang dikelola KPPN Sorong secara ringkas adalah Pertama, Pendapatan sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp.444,65 miliar. Pendapatan meliputi pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kedua, Belanja sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp.2.914,44 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya lebih rendah 25,81 persen.

“ Belanja APBN sampai dengan Mei  2024 meliputi belanja pemerintah pusat dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) masing-masing sebesar Rp.1.063,20 miliar dan Rp.1.851,24 miliar,” kata Gandung Triyasmoko dalam keterangan press realisasi APBN Papua Barat Daya sampai dengan bulan 31 Mei 2024, Rabu, Juni 2024.

Berikut ini adalah penjelasan pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 31 Mei 2024. 

Pendapatan Perpajakan

Realisasi Penerimaan pajak KPP Pratama Sorong periode bulan Mei 2024 mencapai 25.95 persen atau sebesar Rp 437.65 miliar  dari target penerimaan sebesar 1.686,72 miliar yang mana penerimaan tersebut tumbuh positif sebesar 12.95 persen (YoY).

Kepala KPP Pratama Sorong, Martiana D. Sipahutar menjelaskan kenaikan penerimaan tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa faktor dimana Pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas tumbuh sebesar 29.50 persen dan PPN dan PPnBM sebesar -4,77 persen.

Capaian penerimaan per Kota atau Kabupaten di wilayah kerja KPP Pratama Sorong periode bulan Mei 2024 didominasi penerimaan Pajak yang berasal dari Kota Sorong dengan kontribusi sebesar 59,40 persen atau sejumlah Rp.259.96 miliar sedangkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan Bulan Mei (YoY) yang tertinggi adalah Kabupaten Raja Ampat dengan tingkat pertumbuhan penerimaan sebesar 71.81 persen dengan kontribusi penerimaan sejumlah Rp.21.45 miliar.

Apabila dilihat dari sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak KPP Pratama Sorong periode bulan Mei 2024 masih di dominasi oleh sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp.130.36 miliar atau 29,79 persen.

“ Sektor ini sebagian besar berasal dari transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Peran Bendahara Pengeluaran sangat ditentukan untuk menjamin penerimaan pajak dari sektor transaksi pemerintah ini,” kata Martiana D. Sipahutar.

Berikutnya terkait kepatuhan rekonsiliasi pajak, dari 6 kabupaten kota  di propinsi Papua Barat Daya, Pemda Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat telah melakukan rekonsiliasi sampai Semester 2 tahun anggran 2023, ditambah Kabupaten Fak Fak, dan Kabupaten Kaimana, namun masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum menyelesaikan Berita Acara Rekonsiliasi, untuk hal tersebut KPP Pratama Sorong terus mendorong agar Kabupaten yang belum menyelesaikan untuk segera menyelesaikan, KPP Pratama Sorong siap memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan untuk penyelesaian kewajiban tersebut.

Realisasi Kapatuhan SPT, kata Martiana D. Sipahutar, Wajib Pajak KPP Pratama Sorong masih didominasi oleh Wajib Pajak yang berasal dari Kota Sorong yang berjumlah 97.106 Wajib Pajak (44.32 persen) dan jumlah Wajib Pajak terkecil berada di wilayah Kabupaten Maybrat yang baru berjumlah 7.026 Wajib Pajak (3.21 persen) dari total Wajib.

 Sampai dengan Bulan Mei 2024,  jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Sorong yang melaporkan SPT Tahun Pajak 2023 berjumlah 41.037 Wajib Pajak.

“ KPP Pratama Sorong terus menghimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melaporkan kewajiban SPT Tahunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk WP UMKM yang omzetnya tidak melebihi Rp. 500 juta setahun,” ujar Martiana D. Sipahutar.

Fasilitas Perpajakan UMKM

Pertama, untuk Bebas Pajak, kata Martiana D. Sipahutar, Peredaran usaha sampai dengan Rp500 juta khusus untuk WP OP UMKM tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan UU HPP dan PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Kedua, PPh Final 0,5 persen, Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak dikenai PPh bersifat final dengan tarif 0,5 persen.

Ketiga, Pengurangan Tarif, WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 miliar.

Keempat, Kemudahan Pencatatan, DJP Meluncurkan aplikasi M-Pajak yang memiliki fitur untuk mencatat omzet harian, serta langsung dapat membuat kode billing.

Kelima, Business Development Service, Sebagai wujud dukungan dan perhatian DJP terhadap para pelaku UMKM, untuk membantu para UMKM naik kelas, diselenggarakan pelatihan BDS secara rutin tiap tahun.

Fasilitas Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, menurut Martiana D. Sipahutar, kemudahan dimaksud terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja.

Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada WP Orang Pribadi yang mengajukan restitusi Pajak Penghasilan OP sesuai pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp.100 juta.

Dalam hal terdapat WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan dan jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan kekurangan pembayaran pajak, WP akan dikenakan sanksi administratif. Pengenaan saksi administratif yang semula berupa kenaikan sebesar 100 persen, kini direlaksasi menjadi hanya sebesar sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP dimana saksi per bulannya didasarkan pada suku bunga acuan ditambah uplift factor 15 persen untuk paling lama 24 bulan.

Untuk mengetahui aturan selengkapnya, dapat membaca Perdirjen Nomor PER-5/PJ/2023 melalui www.pajak.go.id.

Martiana D. Sipahutar menghimbau untuk seluruh Wajib Pajak melakukan Pemadanan  NIK dan NPWP, dengan 4 (empat) Langkah mudah dengan login di www.pajak.go.id dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/PMK.03/2023 batas waktu pemadanan sampai dengan 30 Juni 2024 dan dimana pemberlakuan NIK sebagai NPWP (NPWP 16 digit) akan berlaku per tanggal 01 Juli 2024.

Pendapatan Kepabeanan dan Cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP C Sorong sampai dengan Mei 2024 adalah sebesar Rp3,220 miliar atau sebesar 107,01 persen dari target penerimaan tahun 2024 yang didistribusikan kepada KPPBC TMP C Sorong sesuai dengan UU APBN 2024 yaitu sebesar Rp.3,009 miliar.

Menurut Kepala Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP C Sorong, Iwan Kurniawan mengatakan target penerimaan tahun 2024 tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-17/BC/2024 Tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2024.

Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Mei 2024 bersumber dari Kewajiban Kepabeanan atas Importasi Beras (oleh BULOG) berupa Bea Masuk sebesar Rp.3,025 miliar dan Denda Administrasi Cukai sebesar Rp.20 juta atas hasil pengawasan di bidang cukai pada KPPBC TMP C Sorong berupa kasus Tempat Penjualan Eceran (TPE) yang melakukan penjualan Barang Kena Cukai berupa MMEA tanpa memiliki izin NPPBKC di Kota Sorong.

Selain penerimaan kepabeanan dan cukai, KPPBC TMP C Sorong juga turut serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Penerimaan PDRI berasal dari PPh dan PPN Impor atas kegiatan impor untuk dipakai dan pemasukan Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk.

“ Sampau dengan Mei 2024, realisasi penerimaan PDRI (PPh dan PPN Impor) KPPBC TMP C Sorong adalah sebesar Rp.3,4 miliar,” kata Iwan Kurniawan.

Dengan demikian, total penerimaan kepabeanan dan cukai serta PDRI yang berhasil dipungut sampai dengan Mei 2024 adalah sebesar Rp. 6,665 miliar.

KPPBC TMP C Sorong turut serta dalam upaya meningkatkan Devisa Hasil Ekspor serta upaya pemberdayaan UMKM melalui pemberian layan asistensi ekspor kepada para pelaku usaha UMKM melalui program Rumah Kitong Bisa Ekspor.

Pada Mei 2024 ini, eksportir yang aktif melakukan kegiatan ekspor yaitu sebanyak 6 (enam) eksportir, yaitu Bina Nelayan Jaya (BNJ), Bintang Megah Jaya Papua (BMJP), Dwi Bina Utama (DBU), Kerapu Emas Papua (KEP), Royal Phinisi Julian (RPJ), dan Irian Marine Product Development (IMPD).

Komoditas ekspor yang masih menjadi andalan berupa hasil tangkapan laut meliputi Frozen Shrimp, Fresh King Fish (Mackerel), Fresh Grouper Fish, dan Crabs dengan volume ekspor s.d. Mei 2024 mencapai 474,31 ton senilai USD 4,54 juta. Nilai ekspor tersebut naik sebesar 12 persen dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama.

Selain dari sektor perikanan, terdapat ekspor dari sektor lain berupa bahan bakar kapal (Low Sulphur Fuel Oil; LSFO) dari PT Kilang Pertamina Internasional RU VII Kasim senilai USD 17 juta sehingga total devisa hasil ekspor sampai dengan Mei 2024 adalah USD 21,54 juta.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi ekspor di wilayah Papua Barat Daya khususnya dari sektor perikanan dan pertanian, KPPBC TMP C Sorong senantiasa menjalin koordinasi dan sinergi dengan Karantina Perikanan dan Karantina Pertanian.

“ Peran dinas-dinas di pemerintahan daerah juga sangat penting dalam memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan ekspornya. Harapan ke depannya atas koordinasi tersebut, akan terdapat penambahan eksportir baru yang juga akan merealisasikan ekpornya di Tahun 2024 ini,” ujar Iwan Kurniawan.

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, khususnya di bidang cukai, KPPBC TMP C Sorong terus melakukan upaya berkelanjutan dengan cara memberikan sosialisasi, edukasi, dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal melalui program Gempur Rokok Ilegal.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan di bidang cukai dan mengoptimalkan peran cukai sebagai instrumen fiskal dalam pengendalian barang kena cukai.

“ Rokok ilegal sendiri terdiri dari rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai palsu, dan rokok yang dilekati pita cukai asli namun tidak sesuai peruntukkannya,” kata Iwan Kurniawan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi telah dilakukan dengan cara pemasangan publikasi Gempur Rokok Ilegal secara offline dan online (media sosial) serta kunjungan langsung ke toko-toko di wilayah Sorong.

Dari sisi penindakan pada Mei 2024, KPPBC TMP C Sorong telah berhasil melakukan total sebanyak 8 penindakan terhadap BKC HT serta MMEA ilegal yang ditemukan di wilayah Kota Sorong.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program Gempur Rokok Ilegal, KPPBC TMP C Sorong bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI, POLRI, dan pemerintah daerah setempat.

“ Selain itu  sebagai penutup, masyarakat umum dapat berperan dalam mendukung program ini dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan atau mengetahui keberadaan rokok ilegal melalui saluran pengaduan 0811-4850-3131,” kata Iwan Kurniawan.

Penerimaan Pajak Negara Bukan Pajak

Dari sisi Kekayaan Negara, KPKNL Sorong mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp. 3,78 milyar.

Penerimaan PNBP tersebut, kata Kepala KPKNL Sorong, Evan Widyatama, berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp. 2,96 milyar atau 78,30 persen. Pengurusan Piutang Negara sebesar Rp. 90,0 juta atau 2,40 persen dan dari Pelaksanaan Lelang sebesar Rp. 731,13 juta 19,30 persen.

Realisasi Pokok Lelang pada KPKNL Sorong sebesar Rp.25,55 milyar  yang berasal dari Pokok Lelang Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp. 13,05 milyar atau 51,08 persen dan Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp. 12,50 milyar atau 48,92 persen.

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Pegadaian adalah anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia yang terutama bergerak di bidang gadai.

Nilai Perolehan BMN yang tercatat dikelola oleh KPKNL Sorong sebesar Rp. 86,47 trilyun, yang terdiri dari Nilai Perolehan BMN pada Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 54,91 trilyun atau 63,50 persen dan Nilai Perolehan BMN pada Prov. Papua Barat Daya sebesar Rp. 31,56 trilyun atau 36,50 persen.

Maraknya penipuan atas KPKNL, Evan Widyatama menghimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan terkait Lelang yang diselenggarakan oleh DJKN dan KPKNL Sorong.

“ Sehubungan dengan maraknya penipuan berkedok lelang, khususnya di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang mengatasnamakan DJKN atau KPKNL Sorong dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat untuk waspada terhadap maraknya penipuan berkedok lelang,” jelas Evan Widyatama.

Ia juga menyampaikan bahwa semua informasi terkait jadwal dan objek lelang hanya terdapat pada laman ”lelang.go.id”.

Adapun ciri-ciri penipuan berkedok lelang sebagai berikut, Pertama, Menjanjikan peserta lelang pasti menang. Kedua, Menawarkan barang dengan harga murah dengan harga yang tidak wajar (dapat ditawar).

Ketiga, Meminta membayar uang muka (DP/ Down Payment) yang ditransfer ke rekening pribadi. Keempat, Menawarkan pembayaran dapat diangsur atau dicicil.

“ Kami meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, apabila ingin mengetahui informasi terkait pelaksanaan lelang untuk menghubungi KPKNL Sorong pada alamat email: [email protected], atau melalui website:s.id/kpknl_sorong, nomor WA:081292926400, dan Halo DJKN 150-991,” kata Evan Widyatama.

Belanja APBN

Dari sisi belanja, sampai dengan 31 Mei 2024 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan oleh KPPN Sorong adalah sebesar Rp.2.914,44 miliar atau sebesar 25,35 persen dari total anggaran Rp.11.498,09 miliar.

Realisasi per 31 Mei 2024 tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.063,20 miliar atau 35,08 persen dari anggaran Rp 3.030,40 miliar dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 1.851,24 miliar atau 21,86 persen dari anggaran sebesar Rp 8.467,70 miliar.

Realisasi belanja pemerintah pusat, kata Gandung Triyasmoko, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp.469,95 miliar, belanja barang sebesar Rp.451,16 miliar, belanja modal sebesar Rp.138,32 miliar, dan belanja bansos sebesar Rp.3,77 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp. 922,72 miliar lebih tinggi 15,22 persen.

Sedangkan realisasi transfer ke daerah pada bulan Mei 2024 terdiri atas realiasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp.159,69 miliar, realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.357,03 miliar, realisasi DAK Fisik sebesar Rp.0,00 miliar, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp.183,76 miliar, realiasi Dana Otsus sebesar Rp.146,17 miliar, realisasi Dana Desa sebesar Rp.0,00 miliar, realisasi Insentif fiskal sebesar Rp.4,59 miliar.

Gandung Triyasmoko mengaharapkan pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun, sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi Papua Barat Daya yang pada akhirnya akan membawa peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat.

 

Baca Juga

• Apresiasi Aksi Rara di Mandalika, Pemuda Bondowoso Bikin Batik Motif Pawang Hujan
• Gabungan 3 Kota di Papua, Terjadi Inflasi Pada Mei 2022 Sebesar 0,69 %
• Lagi Bulog, Impor 500 Ribu Ton Beras Masuk ke Indonesia