Boven Digoel, Papua Selatan – Polres Boven Digoel memastikan bahwa permintaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pemerintah daerah telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Permintaan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat.
- PB HMI Desak BPK Periksa Kasus Investasi Telkom di GoTo.
- Dugaan Kasus Korupsi, Kantor Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen di Geledah
- Polisi Gagalkan 195,76 Gram Sabu Siap Edar di Wilayah Jayapura, 1 Kurir Ditangkap
Baca Juga
Kasatreskrim Polres Boven Digoel, AKP Ishak Oni Runtulalo, menjelaskan bahwa DPA bukan dokumen yang bersifat tertutup. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut.
Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.
“DPA bukan dokumen yang bersifat rahasia dan dapat diakses oleh masyarakat,” ujarnya pada Jumat, 1 Mei 2026.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran. Dengan akses yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui alokasi dan pemanfaatan anggaran secara lebih jelas.
Polres Boven Digoel juga menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Transparansi dinilai mampu menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, pihak kepolisian terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Polres berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran. Partisipasi publik dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.
- Terdakwa Korupsi Raja Ampat Bebas Berkeliaran, Edi Tuharea Menduga Partai Golkar Terlibat
- Bupati Merauke Minta Agar Oknum Penipu Mengatasnamakan Tim Sukses Tetap di Proses Hukum
- Lakukan Curas dan Cabul di Holtekamp, Tiga Pelaku Ditetapkan Tersangka
