Rencana Aksi Jilid II oleh Kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) pada tanggal 10 Mei 2022, ribuan Personil gabungan Polri dan TNI diturunkan untuk melakukan pengamanan di beberapa titik wilayah kota Jayapura.
- Telusuri Kasus Bripda Diego Dan Perampasan Senjata Api Milik Polri, Propam Periksa Dua Anggota di Wamena
- Sinergitas Polri-TNI dan Warga di Batas Negara Amankan Dua Pelaku Pemilik Ganja
- Dugaan Kasus Korupsi, Kantor Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen di Geledah
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Gustav R. Urbinas melalui Kabag Ops Kompol L. Guruh Prawira Negara keterangan yang diterima wartawan, Senin (9/5) sore.
Kabag Ops menegaskan, ada beberapa titik yang ditempatkan personil nantinya yakni di Taman Imbi, Pertigaan Jaya Asri, Lingkaran Abepura, Auditorium Uncen, Perumnas III, Expo Waena dan yang terjauh di wilayah hukum Polsek Muara Tami yang langsung dipimpin oleh Kapolsek.
"Terkait dengan jumlah personil keseluruhan totalnya ada 1.181 personel yang terdiri dari Polri dan satuan elitnya dan gabungan TNI," tegas Kompol Guruh.
Lebih lanjut kata Kompol Guruh, pengamanan ini berdasarkan atas penentuan titik kerawanan yang sudah dipetakan oleh pihak intelejen, termasuk asrama-asrama mahasiswa yang sudah menjadi basis kelompok-kelompok yang akan melakukan aksi tersebut.
"Besar harapan kami kepada masyarakat khususnya di Kota Jayapura agar tidak terpancing dan terprovokasi dengan aksi Jilid II ini dengan ajakan-ajakan ataupun hasutan yang akan menjerumuskan anda ke ranah yang tidak diinginkan," pungkasnya.
Kompol Guruh menegaskan, masyarakat Kota Jayapura menginginkan kenyamanan di Kota ini, pihak Kepolisian meminta untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan terlarang tersebut.
"Untuk daerah rawan bisa saja berubah mengikuti eskalasi peningkatan massa maka akan dilakukan pergeseran personil untuk penebalan guna meniadakan gangguan Kamtibmas, semua untuk kenyamanan warga Kota Jayapura," imbuhnya.
Ia pun menambahkan, bagaimanapun aksi demo Jilid II besok tidak mengantongi ijin, maka pasti akan dibubarkan pihaknya. "Namun dalam hal negosiasi atau penyampaian aspirasi secara baik-baik akan diberikan waktu atau difasilitasi untuk bertemu DPR, tapi bila eskalasi meningkat hingga menimbulkan chaos maka pasti kami ambil tindakan tegas terukur dengan membubarkannya. 
- Merasa Mengganjal Pengunaan Dana KONI Sorong Selatan, Mesak Kokorule: Meminta Kejaksaan Papua Barat Usut Tuntas
- Mardani H. Maming Tersangka Suap dan Gratifikasi Izin Usaha Pertambangan saat Jabat Bupati Tanah Bumbu
- Mengedarkan Dan Konsumsi Sendiri, Dua Remaja Berstatus Pelajar Diamankan Polisi
