Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, memberikan pandangan terkait proposal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
- Tabrak Pembatas Pekarangan Rumah Warga, Seorang Pengendara Motor Kehilangan Nyawanya
- Polisi Tangkap Dua Pelaku Pencuri Motor di Tanah Hitam, Distrik Abepura
- Polres Boven Digoel Limpahkan Kasus Ancaman Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan ke JPU Merauke
Baca Juga
Ia menekankan pentingnya keselamatan pilot yang harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, namun tanpa mengesampingkan keamanan dan kedaulatan negara.
Menurut Romadhon, TPNPB-OPM yang menyandera pilot tersebut sejak Februari 2023 kini mengklaim bahwa mereka siap membebaskan Philip sebagai bagian dari misi kemanusiaan.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn
Namun, Romadhon menegaskan bahwa klaim ini harus diperlakukan dengan skeptisisme.
“Mereka yang menahan sandera selama lebih dari setahun kini berbicara tentang kemanusiaan. Kita harus sangat hati-hati dalam menerima klaim ini,” kata Romadhon, melalui keterangan resminya, Kamis 19 September 2024.
Ia menambahkan TPNPB-OPM, melalui juru bicaranya Sebby Sambom, meminta agar tidak ada operasi militer selama proses pembebasan.
Untuk itu, Ia mengingatkan bahwa meskipun dialog adalah penting, pemerintah harus tetap mempertahankan kehadiran militer untuk memastikan keamanan seluruh pihak yang terlibat.
“ Menghentikan operasi militer bisa memberikan celah bagi OPM untuk memanipulasi situasi. Pemerintah harus bijak dalam mempertimbangkan setiap langkah, menjaga keseimbangan antara negosiasi dan upaya menjaga keamanan nasional," kata Romadhon.
Selain itu, Ia menambahkan bahwa keterlibatan aktor internasional dalam proses pembebasan tidak boleh merusak kedaulatan Indonesia. TPNPB-OPM juga meminta agar media dan pihak internasional diberikan akses untuk memantau proses pembebasan pilot.
“Kita harus waspada agar situasi ini tidak dimanfaatkan OPM untuk mendapat simpati internasional yang berujung pada kepentingan politik mereka,” katanya.
Ia menyoroti pentingnya peran pemerintah Selandia Baru dalam mendukung proses pembebasan ini. Menurutnya, hubungan baik antara Indonesia dan Selandia Baru perlu terus dijaga untuk memastikan bahwa upaya pembebasan Philip berjalan lancar.
"Kerja sama antara kedua negara sangat krusial, terutama untuk memastikan bahwa keselamatan Philip tetap terjaga tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia," tegasnya.
Meski demikian, Romadhon menilai bahwa pemerintah Indonesia tetap harus terbuka terhadap dialog sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, dia mengingatkan bahwa dialog tersebut harus berjalan dalam kerangka hukum dan kedaulatan Indonesia.
"Kita tidak boleh tergesa-gesa atau terbawa arus retorika kemanusiaan tanpa mengingat bahwa ini adalah masalah yang kompleks dan terkait dengan keamanan nasional kita," katanya.
Romadhon menyerukan agar pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kedaulatan, hukum, dan kemanusiaan dalam menghadapi situasi ini.
Jaringan Aktivis Nusantara berharap pemerintah Indonesia dan Selandia Baru dapat menemukan solusi terbaik untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens, tanpa mengorbankan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.
"Keselamatan Philip adalah prioritas, tetapi kita juga harus melindungi masyarakat Papua dari dampak negatif konflik ini. Oleh karena itu, pemerintah harus melanjutkan pendekatan yang seimbang antara dialog dan tindakan tegas," kata Romadhon 
- Wandik Maju Jadi Balon Gubernur Papua Tengah, Kasus Pembelian Grand Caribou Bagaimana?
- Ketua Komnas HAM Dianggap Langgar Etik Soal Pernyataan Penarikan Pasukan TNI-Polri Dari Papua
- Bareskrim Masih Analisis dan Evaluasi Dugaan Pelanggaran di PON XXI
