Aparat penegak hukum diminta tidak menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat. Jika ada permasalahan, baik soal lahan maupun pembiayaan anggaran dan perizinan, maka harus segera dikomunikasikan bersama dan dicari solusi yang inovatif.
- Papua jadi Fokus Utama, Segera Kebagian Makan Bergizi Gratis
- Literatur Institut: Jokowi Beri Sinyal Kuat Endorse Prabowo di Pilpres 2024*
- Pemuda Tual, Kewarganegaraan Sang Ayah Disoal, Calon Prajurit TNI Ini Dipecat Seminggu Sebelum Pelantikan
Baca Juga
Begitu tegas Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).
“Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," tegasnya.
Jokowi yakin rakyat akan senang jika pihak pemerintah datang dengan pendekatan humanis saat membebaskan lahan, khususnya untuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Apalagi, jika lahan yang dibebaskan diganti untung.
Ganti untung merupakan hal yang mesti dilakukan lantaran tujuan dari PSN adalah memberi manfaat untuk rakyat.
“Yang saya inginkan (rakyat) seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik,” sambungnya.
Dalam hal ini, Jokowi turut mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dia mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, ada salah komunikasi di jajaran bawah, yaitu pemberian lahan yang lokasinya masih belum tepat untuk warga.
Bagi Jokowi, masalah seperti ini seharusnya tidak perlu sampai presiden harus turun tangan.
“Masak urusan begitu (Rempang) harus sampai Presiden?" tuturnya. 
- Fernando Genuni Duga Ada Upaya Melemahkan Majelis Rakyat Papua Barat Daya
- KPU Gelar Rakor Tahapan Kampanye Pilkada 2024 Kabupaten Merauke
- Kunjungi Kompleks Wamena Cikombong, Pasangan Romarin di Sambut Dengan Prosesi Adat
