Aparat penegak hukum diminta tidak menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat. Jika ada permasalahan, baik soal lahan maupun pembiayaan anggaran dan perizinan, maka harus segera dikomunikasikan bersama dan dicari solusi yang inovatif.
- Ketua Panitia Hatta Nongkeng: Musda ke-IV DPD KNPI Boven Digoel Siap Dilaksanakan
- Amankan Wilayah NKRI, TNI AL Kirim Pasukan Petarung ke Natuna dan Papua
- KPU Tuntas Laksanakan PSU, PSL, dan PSS di 1.113 TPS
Baca Juga
Begitu tegas Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).
“Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," tegasnya.
Jokowi yakin rakyat akan senang jika pihak pemerintah datang dengan pendekatan humanis saat membebaskan lahan, khususnya untuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Apalagi, jika lahan yang dibebaskan diganti untung.
Ganti untung merupakan hal yang mesti dilakukan lantaran tujuan dari PSN adalah memberi manfaat untuk rakyat.
“Yang saya inginkan (rakyat) seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik,” sambungnya.
Dalam hal ini, Jokowi turut mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dia mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, ada salah komunikasi di jajaran bawah, yaitu pemberian lahan yang lokasinya masih belum tepat untuk warga.
Bagi Jokowi, masalah seperti ini seharusnya tidak perlu sampai presiden harus turun tangan.
“Masak urusan begitu (Rempang) harus sampai Presiden?" tuturnya. 
- Partai Demokrat Usung AFU - Petrus Kasihiw Pilkada Papua Barat Daya 2024
- Ketua GM KOSGORO: Terkait DOB Presiden Harus Memanggil Gubernur Papua Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah di Daerah
- Pemekaran Tiga Provinsi di Papua, Ini Harapan Menkeu Sri Mulyani
