Aparat penegak hukum diminta tidak menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat. Jika ada permasalahan, baik soal lahan maupun pembiayaan anggaran dan perizinan, maka harus segera dikomunikasikan bersama dan dicari solusi yang inovatif.
- Aryadi Apresiasi dan Support Bantuan Bagi Peserta Lomba Qosidah di Halal Bihalal Partai Golkar Jayapura
- Hasil Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi, PSI Tak Lolos ke Senayan
- GP Ansor Papua Mengecam Dan Minta Polisi Segera Menindak Tegas Penyebar Berita Hoaks, Menag Batalkan Haji
Baca Juga
Begitu tegas Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).
“Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," tegasnya.
Jokowi yakin rakyat akan senang jika pihak pemerintah datang dengan pendekatan humanis saat membebaskan lahan, khususnya untuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Apalagi, jika lahan yang dibebaskan diganti untung.
Ganti untung merupakan hal yang mesti dilakukan lantaran tujuan dari PSN adalah memberi manfaat untuk rakyat.
“Yang saya inginkan (rakyat) seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik,” sambungnya.
Dalam hal ini, Jokowi turut mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dia mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, ada salah komunikasi di jajaran bawah, yaitu pemberian lahan yang lokasinya masih belum tepat untuk warga.
Bagi Jokowi, masalah seperti ini seharusnya tidak perlu sampai presiden harus turun tangan.
“Masak urusan begitu (Rempang) harus sampai Presiden?" tuturnya. 
- Kejutan, Milenial Papua for PW, Gelar Kompetisi Tiktok Jingle Kaka Besar MANYALA
- Pasangan Yakop Suharto Resmi Mendaftar di KPUD Boven Digoel, Ajak Sukseskan Pilkada
- KPU Papua Selatan Lakukan Evaluasi dan Klarifikasi Jelang PSU di Boven Digoel
