Jakarta, 8 September 2025 – Audiensi resmi antara Telkom Indonesia dan rombongan masyarakat Papua Selatan terlaksana di Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian aksi protes, Rapat Dengar Pendapat (RDP), hingga kesepakatan bersama antara DPR Papua Selatan, mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), komunitas ojek online, dan pelaku UMKM yang menuntut solusi konkret atas seringnya gangguan jaringan di wilayah Papua Selatan sejak 2018 hingga Agustus 2025 lalu.
- Pasal 33 KUHP Baru: Mengapa Aparat Tidak Boleh Mendahului Hakim
- Perjuangan Atas Nama Bomi Sai di Wilayah Marori
- Minimnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Dalam Pelayanan Oleh Pemda di Era Digitalisasi
Baca Juga
Rombongan dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Selatan Viktorianus Ohoiwutun bersama Ketua Komisi II Yulians Charles Gomar, Wakil Ketua Dominikus Buliba Gebze, Sekretaris Sitti Susanti, serta anggota Untung Gultom, Andi Muhamadong, Daniel Walinaulik, Celcius Herman Onthoni, Ambrosius Paulus Wogan, dan Christian Piere Keint Jemp. Hadir pula pimpinan fraksi: Paskalis Letsoin (PDIP), Fauzan Kurniawan (NasDem), dan Ferdinandus Bitikaka (Golkar). Dari pemerintah turut mendampingi Pj Sekda Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si, Wakil Bupati Merauke Dr. Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H, serta Kadiskominfo Merauke Thomas Kimko.
Perwakilan mahasiswa, ojol, dan UMKM juga menyuarakan tuntutan keras. Mereka meminta kompensasi nyata berupa gratis paket data dan layanan Indihome, serta peta jalan pembangunan jaringan di wilayah blank spot seperti Sota, Okaba, Kimam, Asmat, dan Boven Digoel. Matsalim Yamawi Mahuze bahkan menuturkan banyak rekan ojek online terpaksa kehilangan mata pencaharian karena motornya ditarik akibat penghasilan terhenti selama jaringan terganggu.
Telkom Indonesia melalui Nanang Hendarno, Direktur Network, memaparkan rencana strategis berupa pembangunan kabel laut Merauke–Tual yang ditargetkan rampung pada 2028, penguatan jalur backup Mappi–Boven Digoel, pembangunan mini core server di Merauke, serta maintenance jaringan pada 9–10 dan 12–14 September 2025. Sementara itu, Indra Mardiatna selaku Direktur Network Telkomsel menjelaskan kompensasi dalam bentuk SMS, telepon, dan kuota. Namun, masyarakat menilai langkah ini belum sebanding dengan kerugian akibat delapan tahun gangguan berulang.
Telkom menegaskan tiga komitmen utama: memperkuat infrastruktur, menghadirkan sistem backup otomatis, dan menjamin akses digital yang berkeadilan bagi masyarakat Papua Selatan. Komisi II DPR Papua Selatan memastikan akan terus mengawal komitmen ini agar tidak sekadar berhenti pada janji.
“Kami hadir ke Jakarta membawa suara masyarakat agar Papua Selatan tidak lagi terisolasi digital,” tegas Wakil Ketua II DPR Papua Selatan, Viktorianus Ohoiwutun.
Audiensi ini menjadi momentum penting. DPR Papua Selatan, pemerintah daerah, mahasiswa, OKP, komunitas ojek online, UMKM, serta fraksi-fraksi DPR bersatu memperjuangkan hak rakyat Papua Selatan atas layanan telekomunikasi yang setara di seluruh Indonesia.
- Kedaulatan Digital: Garis Depan Baru Pertahanan Nasional
- Pemanfaatan Mading untuk Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SD Al-Khodijah Merauke
- Makna Teologis Integrasi Papua
