Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengunjungi pengungsi Maybrat, Sabtu 15 Oktober 2023.
- Bupati Boven Digoel Letakkan Batu Pertama Pembangunan Distrik Waninabo di Kampung Domo
- Kinerja Pegawai yang Kurang Produktif Merugikan Pemerintah Secara Finansial
- Edukasi Cinta Lingkungan: Mappi Luncurkan Program 'Hijaukan Desaku' Pasca-Valentine
Baca Juga
Utusan Mendagri dipimpin oleh Staf khusus Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Dirjen PUM Kemendagri.
Tim Kemendagri didampingi Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi. Tim Kemendagri tiba pertama di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat dan langsung bertemu masyarakat di Kantor Distrik setempat.
Setelah bertemu pengungsi di Kisor, Tim Kemendagri bersama Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu bergeser ke Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Jauh.
Di kampung Ayata, tim Kemendagri melihat dan mendengarkan langsung keluh kesa para pengungsi. Selama berjam-jam pengungsi menyampaikan keluhan dan harapan mereka kepada pemerintah daerah maupun pusat.
Melalui kunjungan ini, Pj Bupati Maybrat, Bernhard Rondonuwu melaporkan progres pemerintah daerah dalam menangani pengungsi. Sejumlah hal sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulangkan pengungsi ke kampung halaman.
Namun, kata Pj Bupati Maybrat masih banyak kendala serius yang tidak bisa diatasi pemerintah daerah sehingga membutuhkan bantuan pemerintah provinsi maupun pusat.
" Ijin pak staf khusus banyak hal sudah kami upayakan untuk memulangkan pengungsi tapi memang banyak hal juga yang menjadi kendala serius dan ini kami memohon bantuan dari pemerintah pusat," kata Bernhard Rondonuwu, melalui keterangan resminya.
Salah satu kendalanya, Kata Alumnus STPDN itu menjelaskan beberapa kendala serius yang dihadapi terutama infrastruktur jalan.
Menurut Pj Bupati Maybrat hal ini menjadi penting, sebab ada beberapa jembatan yang putus sehingga akses masuk ke Kampung menjadi sulit.
Selain itu, tambah Pj Bupati Maybrat, masalah listrik, air bersih dan masalah kesehatan juga masih minim sehingga ini membutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten, Provinsi dan pusat.
Pj Bupati Maybrat mengatakan Pemerintah kabupaten Maybrat tidak bisa membangun semua infrastruktur tersebut karena terkendala minimnya APBD.
"APBD kita tidak mampu mengatasi semua ini olehnya kami mohon bantuan dari provinsi dan juga pusat kita sama-sama kolaborasi melihat hal ini," kata Pj Bupati Maybrat.
Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Brigjen Pol Hoiruddin Hasibuan mengatakan kunjungan ini dilaksanakan karena adanya informasi dari Komnas HAM tentang data pengungsi Maybrat.
Hoiruddin Hasibuan mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima, Mendagri mengutus tim ini untuk mengecek ke lapangan dan ternyata sudah banyak pengungsi pulang ke kampung halaman.
Menurut Hoiruddin Hasibuan Kondisi masyarakat setempat juga sudah mulai aman, termasuk situasi keamanan cukup bagus.
" Tadi kami pertama ke Kisor untuk melihat situas dan pengungsi di sana ternyata sudah hampir semua kembali walaupun ada yang belum namun jumlahnya tidak banyak," kata Hoiruddin Hasibuan.
Hoiruddin Hasibuan mengatakan setelah dari Kisor, Aifat Selatan rombongan menuju Ayata, Aifat timur Jauh. Di sana tim bertemu dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan masyarakat setempat.
Hoiruddin Hasibuan dan timnya banyak mendengarkan masukan dari masyarakat, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan juga dari Pj Bupati. Hal penting yang perlu Kemendagri tindaklanjuti yaitu mendata lengkap pengungsi lalu dibagi tugas mana yang dilaksanakan Bupati, Gubernur dan sisanya dibahas pemerintah pusat.
Pengungsi yang kembali, kata Hoiruddin Hasibuan mereka akan menerima bantuan hidup selama enam bulan pertama dari pemerintah mulai dari tempat tinggal yang rusak, alat berkebun hingga perabotan rumah tangga.
" Bagi pengungsi yang belum kembali ini kita harus menyiapkan tempat tinggal mereka yang sudah rusak semua harus diperbaiki, termasuk alat berkebun dan alat dapur ini kita pikirkan supaya begitu mereka kembali bisa hidup normal," kata Hoiruddin Hasibuan. 
- Plt. Sekda Boven Digoel Siap Alihkan Tenaga Honorer ke OPD yang Membutuhkan
- Natalius Pigai: PDIP Dan Pemerintah Diisi Rasialis, Satu Menteri Dari Papua Saja Tidak Ada
- Kemenag Buka Seleksi Terbuka untuk 20 Jabatan Eselon II, Salah Satunya Papua Barat
