Lewat FGD Sekda Papua Selatan Tegaskan Program TPB Harus Tepat Sasaran

Merauke - Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainabel Development Goals (SDGs), Pemerintah Provinsi Papua Selatan melaksanakan Kick Off dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan RAD TPB/SDGs yang dilaksanakan dari 12-13 November 2025 bertempat di Hotel Suny Day.


Sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 yaitu Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama dengan Bupati/Wali Kota dimasing-masing wilayah dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan RAD TPB Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Menyusun dokumen rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan periode 2025-2029.

2. Mengusulkan penetapan peraturan Gubernur Papua Selatan tentang RAD TPB Provinsi Papua Selatan periode 2025-2029 melalui pengusulan peraturan Gubernur, RAD TPB/SDGs resmi menjadi landasan hukum yang mengikat dalam pelaksanaan pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan.

3. Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Pembangunan lainnya untuk mempercepat pencapaian target TPB/SDGs.

4. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan program secara berkelanjutan.

Pada kesempatan ini Sekretatis Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu nenegaskan bahwa pertemuan ini akan menentukan perencanaan yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan. Sehingga perlu ada peran aktif dari semua yang terlibat, juga termaksud kedisiplinan soal ketepatan waktu dan berfikir secara baik agar apapun yang diprogramkan untuk dilakukan tidak menjadi sebuah kegagalan.

"Lewat Focus Group Discussion (FGD) ini kita semua akan melihat keanekaragaman hayati didalamnya adalah pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan, karena berbicara soal kemiskinan bahwa kita di Papua Selatan masih banyak orang miskin. Sebab itu perlu ada upaya lewat program dari OPD terkait sehingga pengurangan angka kemiskinan bisa terwujud," tegasnya.