Sekretaris Bidang Hukum DPD Partai Golkar Kota Sorong, Fernando Ginuni menegaskan penentuan atau penunjukan Ketua DPRP Papua Barat Daya merupakan urusan internal dan kewenangan partai.
- Firli Bahuri: Kontrol Menjauhkan Institusi Politik dari Orang Korup
- Bawaslu Boven Digoel Temukan Dugaan Keterlibatan ASN Distrik Waropko Berpolitik
- Besok, Partai Perkasa Akan Disahkan Kemkumham
Baca Juga
Genuni menegaskan hal ini untuk menyikapi dinamika politik yang berkembang usai Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Komisi Provinsi Papua Barat Daya dan KPU RI, terkait sosok yang layak menjadi Ketua DPRD di Provinsi Papua Barat Daya
Menurut Genuni, Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya yang di pimpin Lambert Jitmau ini, Banyak pihak berpendapat bahwa untuk kader-kadernya berpeluang menjadi ketua DPRP Papua Barat Daya.
Muncul nama saudara Yosafat Kambu berpeluang menjadi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya seperti yang disampaikan Direktur LBH Gerimis Yosep Titirloloby, yang merupakan kader PDI Perjuangan.
Selain itu, Caleg DPD RI Dapil Papua Barat Daya terpilih, Paul Finsen Mayor, juga menilai Ketua DPD Partai Golkar Raja Ampat Hendrik Wairara layak menjadi ketua dewan.
Melihat hal tersebut, kata Ginuni, usulan, penilaian dan aspirasi itu sah-sah saja. Walaupun asalnya dari partai yang berbeda.
" Kalau ada dari kader Partai Politik lain berpendapat demikian, artinya partai Golkar ini sangat luar biasa dan dapat dipercaya," ujar Fernando Genuni di Kafe Do Piyo, Senin, 25 Maret 2024.
Untuk menjadi ketua DPRP Papua Barat Daya, Kata Genuni ad mekanisme dan aturannya. Apalagi Golkar bukanlah Partai Instan melainkan Partai Kader.
" Ada mekanisme dan aturan dalam Tatib DPRD itu sendiri serta aturan internal partai Golkar secara berjenjang," kata dia.
Partai berlambang pohon beringin itu, Kata Genuni memiliki Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).
Untuk itu yang boleh atau yang benar-benar diprioritaskan adalah mereka kader militan dan kader yang memiliki jabatan berjenjang di dalam internal partai.
Ada banyaknya caleg yang jadi pertimbangan dan nilai partainya. Ia juga mengatakan sudah pasti banyak usulan nama-nama dari DPD Kota dan Kabupaten yang layak menduduki kursi pimpinan tersebut.
Yang terpenting, lanjut Genuni, Partai Golkar Provinsi pasti akan melakukan Rapat Pleno terkait pembobotan dan penilaian terhadap siapa saja caleg yang berpeluang jadi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya.
Setelah itu hasil dari penilaian itu akan diusulkan ke pusat siapa yang layak jadi ketua DPRP Papua Barat Daya.
Fernando menilai, mereka yang layak menjadi Ketua DPR Provinsi PBD adalah kader yang nantinya bisa mengimbangi pemerintahan dan juga kader yang enerjik.
Selain itu, kader yang memiliki semangat kerja serta kader yang tidak tidak tercela.
“ Artinya, yang berpotensi tidak terlibat dugaan korupsi," kata Genuni.
Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, Lambert Jitmau juga memiliki kewenangan untuk itu.
" Banyak kader militan yang dimiliki partai berlambang pohon beringin yang berpeluang menjadi Ketua DPR Papua Barat Daya," ujarnya.
Siapa saja punya hak untuk mengusulkan namun tidak melanggar Juklak dan Peraturan Organisasi (PO) Golkar.
Genuni meminta agar semua pihak yang telah memberikan usulan untuk menghargai internal di partai Golkar agar tidak menjadi terjadi kegaduhan.
“ Marilah menghargai hak dan kewenangan dari partai Golkar," kata Genuni. 
- Hadiri Pelantikan Pemuda Tani Indonesia, Mentan SYL Ajak Sinergi Bangun Pertanian
- Begini Pembagian Divisi dan Wilayah Kerja 6 Komisioner KPU RI
- Siap Menangkan pemilu 2024, PKB Pengunungan Deklarasi Dukung Muhaimin Iskandar Jadi Persiden
