- Wartawan Sejati, Tidak Ikut Bingung dengan Hingar Bingar Politik
- Pendidikan Merdeka Belajar dan Peran Pentingnya dalam Literasi Budaya
- Jaga Identitas Papua: Pemertahanan Bahasa Marori
Baca Juga
Tahun 2045 tinggal dua puluh tahun lagi. Saat Indonesia merayakan satu abad kemerdekaannya, bagaimana wajah Papua? Akankah masih menjadi wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah, atau sudah menjadi tanah harapan dengan generasi muda Orang Asli Papua (OAP) yang berdaya saing, berpendidikan tinggi, namun tetap berakar kuat pada budayanya?
Pertanyaan ini bukan retorika kosong. Ini adalah panggilan mendesak yang harus dijawab dengan kebijakan konkret, bukan sekadar janji-janji pembangunan yang berulang tanpa hasil nyata.
Antara Afirmasi dan Realitas
Sejak diberlakukannya UU Otonomi Khusus Papua No. 2 Tahun 2021, seharusnya ada angin segar bagi pembangunan SDM OAP. Kebijakan afirmatif telah ditetapkan, anggaran khusus dialokasikan, dan komitmen politik telah diucapkan berkali-kali. Namun, mengapa kualitas SDM OAP masih jauh tertinggal?
Jawabannya sederhana namun pahit: kebijakan yang ada masih bersifat top-down, seragam, dan mengabaikan kearifan lokal. Seperti yang diungkapkan Dr. Yohanis Ohoitimur dari Universitas Cenderawasih, pembangunan SDM di Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan nasional yang seragam. Papua memiliki tujuh wilayah adat dengan karakteristik geografis, budaya, dan kebutuhan yang berbeda-beda.
Papua Selatan, sebagai provinsi hasil pemekaran termuda, menjadi cermin persoalan ini. Meskipun kaya sumber daya alam dan terletak strategis di perbatasan dengan Papua New Guinea, kualitas SDM-nya masih memprihatinkan. Akses pendidikan terbatas, layanan kesehatan minim, dan kesempatan kerja yang tersedia tidak sejalan dengan potensi daerah.
Bukan Soal Uang, Tapi Pendekatan
Masalahnya bukan semata-mata kekurangan dana. Dalam beberapa tahun terakhir, dana otonomi khusus Papua mencapai triliunan rupiah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana dana itu dikelola dan apakah programnya menyentuh akar persoalan.
Pembangunan SDM OAP memerlukan pendekatan berbasis budaya, bukan memaksakan model pembangunan yang asing bagi masyarakat. Ketika kurikulum pendidikan tidak mencerminkan nilai-nilai lokal, ketika program pelatihan kerja tidak sesuai dengan potensi ekonomi daerah, dan ketika lembaga adat tidak dilibatkan dalam perencanaan, hasilnya adalah kegagalan demi kegagalan.
Prof. Adriana Elisabeth dari LIPI pernah menyatakan bahwa problem utama pembangunan Papua adalah kegagalan negara dalam membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat adat. Tanpa kepercayaan, program sebagus apa pun akan ditolak atau diabaikan.
Model Baru: Holistik, Kontekstual, Berkelanjutan
Saatnya kita mengubah paradigma. Model kebijakan pembangunan SDM OAP harus bersifat holistik dengan enam pilar utama:
Pertama, pendidikan terpadu berbasis budaya. Beasiswa afirmatif saja tidak cukup jika mahasiswa OAP merasa terasing dari nilai-nilai budayanya sendiri. Kurikulum harus mengintegrasikan bahasa daerah, kearifan lokal, dan sejarah Papua. Asrama mahasiswa bukan sekadar tempat tinggal, tapi pusat pembinaan karakter berbasis budaya.
Kedua, pemberdayaan ekonomi yang riil. Pelatihan keterampilan harus disesuaikan dengan potensi lokal—kelautan untuk wilayah pesisir, pertanian pegunungan untuk daerah highlands, atau pengelolaan hutan berkelanjutan untuk wilayah dengan hutan tropis. UMKM OAP harus difasilitasi dengan pembiayaan mudah, pendampingan intensif, dan akses pasar.
Ketiga, kesehatan dan gizi sebagai fondasi. Bagaimana mungkin SDM berkualitas jika sejak kecil mengalami stunting dan kekurangan gizi? Program intervensi gizi harus dimulai dari masa kehamilan hingga balita, dengan kampanye kesehatan yang melibatkan tokoh adat dan agama.
Keempat, penguatan lembaga adat. Lembaga adat bukan penghambat pembangunan, tapi justru kunci keberhasilan. Mereka adalah jembatan antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat di kampung-kampung. Setiap program pembangunan SDM harus mendapat legitimasi dan dukungan dari lembaga adat.
Kelima, inovasi teknologi dan infrastruktur. Di era digital, Papua tidak boleh tertinggal. Infrastruktur internet harus sampai ke pelosok, platform pembelajaran digital harus tersedia, dan pelatihan keterampilan teknologi harus digalakkan.
Keenam, monitoring, evaluasi, dan pendanaan berkelanjutan. Tanpa sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat dan data yang akurat, kita tidak akan pernah tahu apakah program berhasil atau gagal. Big data OAP harus dibangun untuk perencanaan yang lebih presisi.
Berbasis Wilayah Adat
Yang unik dari model ini adalah pendekatannya yang berbasis wilayah adat. Papua memiliki tujuh wilayah adat: Mamberamo Tabi, Saereri, Anim Ha, La Pago, Mee Pago, Domberai, dan Bomberai. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda sehingga program pembangunan SDM-nya pun harus disesuaikan.
Untuk wilayah Anim Ha yang mencakup Papua Selatan dengan fokus pada kelautan dan pertanian, program jangka pendek harus menekankan pelatihan keterampilan praktis, layanan kesehatan dasar, dan bimbingan belajar. Jangka menengah fokus pada beasiswa afirmatif, pengembangan UMKM, dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan jangka panjang diarahkan pada transformasi digital, institusi pendidikan tinggi riset, dan kepemimpinan lokal.
Proyeksi 2045: Mimpi yang Bisa Diwujudkan
Jika model ini diimplementasikan secara konsisten, pada tahun 2045 kita akan melihat generasi OAP yang:
- Berpendidikan tinggi hingga S2-S3, baik di dalam maupun luar negeri
- Mandiri dan produktif dengan penguasaan teknologi dan kewirausahaan
- Sehat dengan akses layanan kesehatan berkualitas
- Tetap berakar kuat pada budaya Papua
- Berperan aktif dalam pemerintahan dan pembangunan
- Mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan
- Berdaya saing global tanpa kehilangan identitas
Ini bukan utopia. Ini bisa terwujud jika ada komitmen politik yang kuat, kolaborasi multi-pihak, dan yang terpenting: melibatkan masyarakat OAP sebagai subjek, bukan objek pembangunan.
Saatnya Bertindak
Papua Selatan sebagai provinsi termuda adalah laboratorium yang tepat untuk menguji model ini. Dengan populasi yang relatif lebih kecil dan karakter wilayah yang lebih fokus, implementasi model holistik ini bisa lebih terukur dan hasilnya lebih cepat terlihat.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bersinergi. Ini bukan lagi soal siapa yang paling berjasa, tapi bagaimana kita bersama-sama mengangkat harkat dan martabat OAP.
Dua puluh tahun bukanlah waktu yang panjang. Jika hari ini kita mulai dengan serius, generasi anak-anak OAP yang baru lahir akan menjadi pemimpin Papua di tahun 2045. Mereka akan menjadi dokter, insinyur, pengusaha, peneliti, seniman, dan negarawan yang membanggakan.
Tapi jika kita tetap berjalan dengan cara lama—kebijakan yang tidak membumi, program yang tidak partisipatif, dan pendekatan yang mengabaikan budaya—maka dua puluh tahun lagi kita akan tetap membahas masalah yang sama.
Papua layak lebih dari itu. Orang Asli Papua layak lebih dari itu.
Saatnya membangun Papua dari akar budayanya. Saatnya mewujudkan mimpi menjadi kenyataan.
Tentang Penulis:
Dr. Fitriani adalah dosen dan peneliti pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Merauke. Fokus kajian dan risetnya mencakup kebijakan publik, pembangunan sumber daya manusia, kebijakan afirmatif Papua, serta relasi negara dan masyarakat adat. Artikel opini ini disusun berdasarkan hasil riset kebijakan yang ia lakukan mengenai pembangunan SDM Orang Asli Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan, dengan pendekatan berbasis budaya dan wilayah adat.
Dr. Martha Betaubun adalah dosen dan peneliti pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus, Merauke. Bidang kajiannya meliputi pendidikan, pengembangan kapasitas manusia, dan penguatan peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat lokal. Keterlibatannya dalam riset ini berfokus pada penguatan pendidikan berbasis budaya, peningkatan kualitas SDM OAP, serta integrasi pendidikan dengan kebijakan pembangunan daerah.
Catatan Penulis:
Artikel ini disusun berdasarkan riset lapangan dan diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, tokoh masyarakat adat, dan pejabat pemerintahan. Model yang diusulkan telah melalui proses validasi akademik dan konsultasi dengan komunitas OAP di berbagai wilayah.
- Bahlil dan Agus Kartasasmita Diduga Punya Masalah yang Mirip Airlangga Hartarto
- Haruskah HMI Bubar ( Renungan 74 Tahun HMI)
- Yang Penting Papua Pegunungan Sudah Provinsi
