Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong meyakini masih ada kerugian negara yang lebih besar terhadap dugaan tidak pidana korupsi (Tipikor) Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp. 8 Millyar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.
- Cabuli Anak Dibawah Umur Hingga Hamil, Seorang Lelaki Diamankan Timsus Rajwali Polres Merauke
- Lakukan Pencabulan Terhadap Wanita, NA Ditetapkan Tersangka
- Tim Charli kembalik Bekuk Curanmor Beserta Lima Unit Motor
Baca Juga
Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus, Khusnul Fuad mengatakan
untuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat sudah ada hasilnya, hanya saja penyidik melakukan penyidikan karena menyakini masih ada kerugian negara yang lebih besar.
“ Cuma kami tidak bisa menyampaikan kami masih menunggu dari ahli nanti untuk menyampaikan di situ,” kata Kasi Pidsus saat diwawancarai sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis 12 Agustus 2021
Meskipun secara undang-undang, Kata Kasi Pidsus pihaknya diberikan ruang untuk bisa menghitung sendiri secara undang-undang maupun putusan Mahkamah Agung (MK).
“ Kami akan tetap menggunakan ahli untuk bisa memberikan keyakinan bagi hakim terhadap besaran kerugian keuangan negaranya,” kata Dia
Seperti yang di ketahui penyidik Kejaksaan Negeri Sorong telah memeriksa saksi sekitar dua puluh saksi dan telah menerima surat permohonan penyitaan barang bukti dugaan tidak pidana korupsi (Tipikor) Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan tahun anggaran 2017 dengan pagu anggaran senilai Rp. 8 Millyar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong 
- kasus Penyelewengan Dana PON XX, Kejati Papua tetapkan Empat Tersangka
- Mengedarkan Dan Konsumsi Sendiri, Dua Remaja Berstatus Pelajar Diamankan Polisi
- PB HMI Desak BPK Periksa Kasus Investasi Telkom di GoTo.
