Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Merauke AKBP. Ary Purwanto melalui Wakapolres Merauke Kompol. YS Kadang yang didampingi Peneliti lokal dari Universitas Musamus Merauke memimpin langsung pelaksanaan pengisian kuesioner Responden Internal, bertempat di ruang Data Mapolres Merauke, Rabu (3/6)
- Dua Anggota Polisi Ditangkap Karena Menjual Senjata Api Untuk KKB Papua
- Dugaan Korupsi ATK 2017, Sekwan Kota Sorong di Periksa Kejaksaan Negeri Sorong
- Lakukan KDRT, Polisi Amankan Seorang Buruh TKBM di Jayapura
Baca Juga
Tepatnya pada pukul 08.30 Waktu Indonesia Timur (WIT) pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam rangka pelaksanaan Indeks Tata Kelola (ITK) secara online Polres Merauke tahun 2020.
Dikatakan oleh Wakapolres dalam kesempatannya memberikan arahan terkait dengan ITK Polres, bahwa ITK adalah Instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri.
"ITK juga menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan berdasarkan bukti dan alat perbandingan kinerja yang obyektif, adil dan akurat,” Ungkap Wakapolres dalam Rilis Humas Polres Merauke, Rabu (3/6).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa, kerangka konseptual ITK Polres terdiri dari 7 prinsip yang mendasar antara lain Prinsip Kompetensi, Prinsip Responsif, Prinsip Perilaku, Prinsip Transparan, Prinsip Fairness, Prinsip Efektivitas, dan Prinsip Akuntabilitas.
Dalam kesempatan itu, dilaksanakan kegiatan pengisian Kuesioner Responden Internal serta Perkenalan Peneliti Lokal Polres Merauke dari Universitas Musamus Merauke, Nasri Wijaya beserta timnya.
Diharapkan kepada seluruh peserta terkait penginputan data Objektif dan Persepsi ITK Online yang telah memasuki bulan Juni 2020 dimana Batas waktu penginputan adalah sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 untuk tingkat Polres.
Untuk pengambilan dan pengisian data Persepsi secara internal dan Eksternal, mengingat situasi saat ini sedang dalam masa Pandemi virus Covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang baik Personil Kepolisian maupun Masyarakat.
Namun, dalam pengambilan data dimaksud, dapat diganti atau dengan menggunakan metode undangan secara berkala kepada Responden eksternal.
Dengan jumlah tertentu dari 5, 8 atau 10 orang ke Polres untuk pengisian data persepsi secara manual dengan tetap mengutamakan protokol Kesehatan.
- Ketua Komnas HAM Dianggap Langgar Etik Soal Pernyataan Penarikan Pasukan TNI-Polri Dari Papua
